Penabanten.com, Serang — Sejumlah warga Desa Undar Andir menggelar demo didepan kantor Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Selasa ((29/11/22).
Aksi tersebut menyikapi soal Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Puncak Bogor, yang dikaitkan dengan pemborosan uang serta menghambat pelayanan masyarakat, dan mempertanyakan kinerja BPD Desa Undar Andir terhadap pengawasan kepada Pemdes.
Angga Apria Siswanto, sebagai kordinator aksi, mempertanyakan beberapa hal, dalam orasinya, “Program ketahanan pangan tidak berjalan, program yang lain juga jauh tertinggal dari Desa-Desa lain,” tegasnya.
Angga juga menyoroti, kinerja BPD harus melakukan pengawasan dengan serius terhadap kinerja Pemdes Undar Andir, sesuai apa yang diamankan oleh undang-undang. Sebab anggaran Desa Undar Andir harus transparan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyikapi bahwa selama tiga tahun tidak ada kinerja yang jelas, terutama untuk kepentingan masyarakat, sesuai visi misi nya saat mencalonkan diri sebagai Kades Undar Andir. Maka dari itu BPD harus melakukan pengawasan dengan serius.
“Masyarakat butuh kerja nyata, masyarakat butuh kesejahteraan. Buktinya program LKBA saja tidak berjalan. Ini karena tidak ada pengawasan,” tandasnya.
“Ini artinya BPD Desa Undar Andir tidak melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-undang, BPD Desa Undar tidak melakukan kinerja dalam pengawasan terhadap Pemdes Undar Andir, bahkan tidak pernah mau menerima aspirasi dari masyarakat,” tambahnya dengan tegas.
“Mana BPD yang bisa menampung aspirasi masyarakat, mana PDB yang mau menerima masukan dari masyarakat. BPD itu DPRD nya Desa, mana kinerjanya,” tandasnya tegas.
Dalam aksi itu, berlanjut dengan diterimanya perwakilan aksi, dan dalam audiensi tersebut, Ketua BPD Desa Undar Subali, menjawab dalam diskusi singkat , bahwa pihaknya sudah melakukan kinerja susuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang.
“Kami sudah melakukan pengawasan sesuai aturan. Apapun yang diprogramkan oleh Desa, kami selalu rembukan dengan seluruh forum, artinya semua sesuai kesepakatan masyarakat,” katanya.
“Masa saya melakukan pengawasan harus selalu ada di Kantor Desa, masa BPD harus selalu berdampingan dengan Kades,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Kades Undar Andir Khusni Mubarok, menanyakan soal maksud orasi (demo-red) yang dilakukan oleh saudara Angga. Dengan nada marah, Kades menyinggung apa dari maksud demo yang dilakukan di depan kantor Desa Undar Andir.
“Ini masyarakat mana yang demo. Ini demo atas dasar apa. Kalo Angga bisa demo saya juga bisa demo, ini unek-unek saya pribadi,” dengan nada marah saat mediasi.
Mediasi sempat terjadi kericuhan, Kades Undar Andir Khusni Mubarok, sempat marah dan terpancing emosi saat mediasi dengan membentak-bentak, perihal maksud dari demo tersebut. Kemudian mediasi di stop sementara oleh aparat Kepolisian.
Saat mediasi dilanjutkan, Kasiepem Kecamatan Kragilan Budi menyampaikan soal adanya Bimtek Perangkat dan BPD Desa Undar Andir dilakukan diluar Kota, Budi mengatakan bahwa hal tersebut agar bisa lebih fokus.
“Bimtek ini dilakukan bertujuan agar lebih fokus,” kata Budi.
“Dan soal bimtek dilakukan diluar, saya pribadi tidak bisa melarang (mengatur-red) bimtek harus dimana. Itu kewenangan Desa dan sesuai yang disepakati, harus bimtek dimana,” imbuh Budi.
Budi juga merinci, bahwa mengenai anggaran APBDes penggunaannya selalu dimusyawarahkan.
“Jadi semua dilakukan secara musyawarah. Termasuk soal sewa lahan, itu agar dimasukkan di APBDes 2023, semua harus masuk ke rekening Desa,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, baik dari Warga, Pemerintah Desa, serta Unsur BPD, belum dapat menjelaskan secara rinci hasil dari musyawarah tersebut.
Kegiatan demo yang digelar dari pagi menjelang siang, tampak sejumlah aparat kepolisian dan TNI berjaga untuk mengamankan aksi, hingga usai, situasi aman dan kondusif tanpa ada hambatan yang berarti.(Red)
