penabanten.com, Pandeglang – Dari setumpuk permasalahan yang ada di Wilayah Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, kini telah menuai kritik dan kecaman dari masyarakat, aktifis, dan tokoh penggerak kontrol sosial. Beberapa di antaranya adalah Komunitas Aktifis Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang Banten (JAM-P Banten), Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI), Front Pendamping Rakyat (FPR), dan lain-lain.
Para Aktifis Pandeglang geram lantaran selama ini kinerja Dinas Perikanan selalu luput dari Pengawasan Kontrol Sosial sehingga menyebkan dugaan kesewenang-wenangan dalam manajemen birokrasinya, seperti minimnya keterbukaan informasi publik, terbengkalainya Balai Benih Ikan Air Tawar, Pengadaan Barang dan Jasa yang terkesan tertutup, Bantuan Hibah yang jarang diketahui oleh Kepala Desa dan Aparatur Kecamatan, Respon rendah dari para pejabatnya ketika dikonfirmasi, sering mangkir saat disambangi, dan masih banyak catatan kurang baik lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Bahkan menurut Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis (TURKI) saat diwawancarai mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang ini diduga tidak berkompeten lantaran selalu tertutup dan tak pernah mau terbuka untuk memberikan tanggapan atas semua pertanyaan, keluhan, atau aduan dari masyarakat, terutama dari kalangan aktifis dan kontrol sosial.
“Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang ini diduga tidak berkompeten lantaran selalu tertutup dan tak pernah mau terbuka untuk memberikan tanggapan atas semua pertanyaan atau aduan dari masyarakat, terutama dari kalangan aktifis dan kontrol sosial. Padahal Beliau digaji oleh Negara melalui pajak dari Rakyat, seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan, keluhan, ataupum aduan yang berasal dari rakyat. Jangan selalu bungkam saat dikonfirmasi dan selalu mangkir saat audiensi.” Ungkapnya pada Hari Jum’at (11/8/2023).
Kemudian Tb. Aujani juga menambahkan, bahwa kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang ini sangat rendah, tidak berkompeten dan tidak peduli terhadap masyarakat. Akan tetapi diduga hanya terbuka terhadap kroni-kroninya saja, terlepas apakah itu ikatan keluarga, asosiasi, komunitas, sekte, mazhab, ataupun golongan di luar konteks jabatan.
“Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang ini sangat rendah, tidak berkompeten dan tidak peduli terhadap masyarakat umum. Akan tetapi diduga hanya terbuka terhadap kroni-kroninya saja, terlepas apakah itu ikatan keluarga, asosiasi, komunitas, sekte, mazhab, ataupun golongan di luar konteks jabatan. Hal ini harus menjadi Pertimbangan bagi Bupati, DPRD, BKD, dan BAPERJAKAT Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi penggantian, supaya Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang ke depannya bisa dipimpin oleh orang yang tepat sehingga bisa lebih maju, tidak seperti sekarang ini.” Tegas seorang Aktifis Muda yang merupakan Keturunan Keluarga Mantan Bupati Pandeglang Pertama Paska Kemerdekaan, KH. Tb. Abdul Halim Kadupeusing.
Untuk sementara hingga berita ini dimuat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang belum memberikan respon ataupun tanggapan terkait semua persoalan yang dipertanyakan ini.
(Ron)
