Penabanten.com, Pandeglang – Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan terimakasihnya kepada Panglima TNI dan Kapolri beserta jajaran atas bantuan yang diberikan pasca terjadinya tsunami selat sunda 22 Desember 2018 lalu. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menyambut kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Menes, Pandeglang, Kamis (3/1/2019).

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menyambut kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Menes, Pandeglang, Kamis (3/1/2019).

“Yang pertama saya ucapkan terimakasih kepada bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri beserta jajarannya kebawah,” ungkap Gubernur di awal sambutannya.

Karena seperti bapak ibu ketahui, lanjut Gubernur, tanpa kehadiran bapak Panglima, tanpa kehadiran bapak Kapolri beserta jajarannya, rasanya sampai sekarang belum selesai urusan tsunami yang ada di Provinsi Banten.

“Mereka berjibaku, mereka berani turun langsung ke lapagan, menerobos langsung jalan-jalan yang terisolasi,” ujar Gubernur.

Baca Juga : KH. TB Abdul Hakim, Sambut Hangat, Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri

Gubernur juga menjelaskan, berdasarkan data yang diterima ada sekitar 2.700 warga yang butuh relokasi, Mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan perahu dan kehilangan rumah yang rusak diterjang tsunami. Untuk itu dirinya dan Bupati Pandeglang beserta jajaran sedang menyiapkan dana relokasi yang dibutukan.

“Tugas terakhir saya dan bu Irna adalah rekontruksi. Ada sekitar 2.700 masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan perahu yang perlu kita relokasi. Dan kita sedang menyiapkan dana relokasi,” terangnya.

Tidak lupa, Gubernur juga meminta para kiyai untuk mendoakan keselamatan bagi Banten. Agar Banten terhindar dari berbagai musibah dan menjadi tempat tinggal yang baik bagi masyarakatnya.

“Saya mohon doa para kiyai, agar Banten menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. lepas dari musibah, lepas dari malapetaka, lepas dari adzab,” pintanya menutup sambutan.(Man)

Penabanten.com, Tangerang – Pembebasan lahan untuk pembangunan tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) diduga melanggar hukum. Tim pelaksana pembebasan lahan dinilai tidak transparan dalam memberkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan.
Rabu, (2/1/2019).

Dugaan itu mencuat, saat salah satu pemilik lahan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, melalui kuasa hukumnya M. Amin Nasution, SH, MH & Partners menggugat ke pengadilan. Pemilik tanah dengan Nomor Bidang 447 atas nama Sulaiman Efendi Rangkuti tersebut, menggungat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan kawan-kawan.

Kuasa Hukum penggugat M. Amin Nasution mengungkapkan, pembebasan lahan untuk pembangunan tol Cengkareng-Batuceper – Kunciran tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang telah melanggar pasal 72 dan 73 Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Saat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, salah satu saksi atas nama Eko Santoso mengakui jika tidak ada berita acara tentang kesepakatan mengenai besaran ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik lahan. Jelas ini telah melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum. Dimana dalam pasal 2 sub b dan e ditegaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepengtingan umum dilaksanakan bedasarkan asas keadilan dan keterbukaan,” terang M. Amin Nasution kepada wartawan.

Menurut Amin, dalam persidangan perkara No. 815/Pdt.P/2018/PN.TNG itu, selain melaporkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang juga melaporkan Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto sebaga termohon II. Hal ini dilakukan, karena pihak penggugat yakin jika para tergugat telah melanggar pasal 72 dan pasal 73 Perpres No. 71 Tahun 2012 dan pasal 2 sub b dan e UU No. 2 Tahun 2012.

Baca Juga : Korban Tsunami Selat Sunda, Pamulang Gelontorkan 242, Juta

“Asas transparansi tersebut wajar diwajibkan oleh undang-undang. Apalagi biaya pembebasan lahan untuk pembangunan tol Kunciran-Bandara Soetta ini mencapai Rp 3,5 tiliun yang bersumber dari uang rakyat,” tegas Amin.

Berdasarkan fakta persidangan jelas Amin, proses pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soetta, terutama di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, cara pembayarannya tidak transparan. Selain itu, bukti-bukti pembayaran tidak disertai dengan perincian harga tanah dan bangunan.

Ia juga menyesalkan sikap tim Apresial yang tidak melakukan penilaian harga secara wajar. Dimana lahan yang di atasnya beridiri bangunan setinggi tiga lantai dibayar lebih murah dari lahan yang berdiri rumah tidak permanen, bahkan lebih rendah dari lahan kosong.

“Kami mencari keadilan melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Jika di sini tidak mendapat keadilan, tentu kami melakukan gugatan melalui pengadilan yang lebih tinggi,” paparnya.

Informasi yang dihimpun, pembebasan lahan untuk pembangunan tol Bandara Soetta sepanjang 10,14 kilometer ini menghabiskan lahan seluas 122 hektar. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,5 triliun untuk pembangunan tol tersebut.
(Haerul).

Penabanten.com, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim Bersama Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si melakukan pengecekan rutin ke Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda, bertempat di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Gubernur memastikan ketersediaan logistik, kesiapan petugas dan penanganan sejumlah masalah yang akan dihadapi dari dampak terjadinya bencana.

Kedatangan Gubernur dan Kapolda didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan PJU Kepolisian Daerah Banten

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Baca Juga : Korban Tsunami Selat Sunda, Pamulang Gelontorkan 242, Juta

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah. Oleh karenanya, Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, Gubernur juga membahas permasalahan penyediaan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) yang sementara ini belum mencukupi secara jumlah. Atas hal tersebut, Gubernur berharap ketersedian jumlah MCK terus ditambah.

Untuk memastikan itu semua, Gubernur akan segera melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemprov, Pemkot, Pemkab, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta stakeholder terkait agar penyelesaian masalah dapat segera dilakukan. (Red)