Gubernur Bersama Kapolda Banten Pastikan Logistik Korban Bencana Tercukupi

0
325

Penabanten.com, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim Bersama Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si melakukan pengecekan rutin ke Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda, bertempat di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Gubernur memastikan ketersediaan logistik, kesiapan petugas dan penanganan sejumlah masalah yang akan dihadapi dari dampak terjadinya bencana.

Kedatangan Gubernur dan Kapolda didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan PJU Kepolisian Daerah Banten

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Baca Juga : Korban Tsunami Selat Sunda, Pamulang Gelontorkan 242, Juta

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah. Oleh karenanya, Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, Gubernur juga membahas permasalahan penyediaan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) yang sementara ini belum mencukupi secara jumlah. Atas hal tersebut, Gubernur berharap ketersedian jumlah MCK terus ditambah.

Untuk memastikan itu semua, Gubernur akan segera melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemprov, Pemkot, Pemkab, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta stakeholder terkait agar penyelesaian masalah dapat segera dilakukan. (Red)

Tinggalkan Balasan