penabanten.com, Pandeglang – Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program unggulan dari Presiden Joko Widodo yang ditujukan untuk mengatasi krisis pangan dan krisis gizi bagi Rakyat Indonesia yang miskin.
Namun sayangnya program BPNT di Desa Pasirkadu Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tidak semua KPM-nya berlatarbelakang dari keluarga miskin, melainkan ada juga yang dari keluarga menengah ke atas. Hal ini tentunya menjadi salah satu problema yang menuai kritik serta kecaman dari beberapa pihak, salah satunya adalah dari Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI).
Menanggapi adanya dugaan salahsatu KPM Program BPNT di Desa Pasirkadu yang bukan dari Keluarga Miskin, Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) mendesak kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang beserta seluruh pejabat terkait yang menangani Bidang Sosial agar segera menghapus Oknum KPM yang bukan keluarga miskin dari DTKS. Karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Kami mendesak kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang beserta seluruh pejabat terkait yang menangani Bidang Sosial agar segera menghapus Oknum KPM berinisial ‘E’ dari Data DTKS, karena diduga kuat bukan Keluarga Miskin, sehingga apabila dibiarkan hal ini akan menjadi contoh dari kebijakan yang tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pandeglang.” Tegasnya pada Hari Sabtu (8/4/2023).
Namun untuk sementara hingga berita ini dimuat, Pihak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Kasi Kesos Kecamatan Sukaresmi, dan Kasi Kesra Desa Pasirkadu belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya.
Red….
