penabnten.com, Pandeglang – Beberapa komunitas aktifis Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada Hari Selasa (15/8/2023), hal itu dilakukan lantaran banyak persoalan baik di Tahun Anggaran 2023 ataupun di Tahun Anggaran sebelumnya.
Beberapa komunitas Aktifis yang turut melakukan aksi unjuk rasa tersebut di antaranya adalah Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten (JAM-P Banten) dan Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI).
Menurut N. Sujana Akbar selaku Ketua Presidium JAM-P Banten mengungkapkan, bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang agar segera ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, baik itu Kepolisian ataupun kejaksaan.
“Dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 harus segera ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, baik itu Kepolisian ataupun kejaksaan. Karena hal ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara.” Serunya di dalam orasi.
Kemudian Tb. Aujani juga selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia menambahkan, bahwa di Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang saat ini sudah terlalu banyak permasalahan. Mulai dari bantuan budidaya ikan, bantuan mesin kapal, bantuan jaring, pembangunan tempat pelelangan ikan, terbengkalainya balai budidaya ikan air tawar, dan masih banyak segudang permasalahan lainnya.
“Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang saat ini sudah terlalu banyak permasalahan. Mulai dari bantuan budidaya ikan, bantuan mesin kapal, bantuan jaring, pembangunan tempat pelelangan ikan, terbengkalainya balai budidaya ikan air tawar, dan masih banyak segudang permasalahan lainnya yang tertutup tidak sesuai nilai bantuan serta tidak tepat sasaran. Bahkan sampai-sampai beberapa Kepala Desa tidak mengetahui penerima program dari Dinas Perikanan di Wilayah Desanya.” Paparnya.
Selain itu Tb. Aujani juga mendesak kepada Bupati, Badan Kepegawaian Daerah, DPRD, serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kabupaten Pandeglang agar segera memecat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang diduga tidak berkompeten serta tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
“Karena sudah terlanjur banyak masalah, maka APH, Inspektorat, BPK, dan KPK harus bertindak tegas. Selain itu Kami juga mendesak kepada Bupati, Badan Kepegawaian Daerah, DPRD, serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kabupaten Pandeglang agar segera memecat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang yang diduga tidak berkompeten serta tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Karena masih banyak Putra Daerah yang berkompeten serta terbuka kepada warga tanpa bersikap membedakan golongan atau sektarian.” Tegas seorang Aktifis muda keturunan Keluarga Mantan Bupati Pandeglang Pertama Paska Kemerdekaan, KH. Tb. Abdul Halim Kadupeusing.
Untuk sementara hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang belum memberikan jawaban apapun terkait semua permasalahan yang sedang dipertanyakan.
(Ron)
