penabanten.com, Pandeglang — Persoalan transaksi yang melibatkan sejumlah masyarakat dengan Toko Emas Mitra Makmur mendapat perhatian DPD KOMANDO HAM. Lembaga tersebut menerima pengaduan dari sejumlah warga Kabupaten Pandeglang yang mengaku belum memperoleh penyelesaian atas transaksi dan penyerahan sejumlah uang kepada pihak terkait.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan masyarakat kepada KOMANDO HAM, terdapat sejumlah warga yang mengaku telah melakukan transaksi dengan pihak Toko Emas Mitra Makmur. Namun, hingga waktu penyelesaian yang sebelumnya disampaikan, sebagian warga menyatakan persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Keresahan warga kemudian memuncak pada 3 September 2026, ketika sejumlah masyarakat mendatangi pihak terkait untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban melalui musyawarah.
KOMANDO HAM menyatakan bahwa nilai persoalan yang disampaikan masyarakat disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, angka tersebut masih merupakan informasi berdasarkan keterangan masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai nilai kerugian yang telah terverifikasi secara resmi.
Untuk itu, KOMANDO HAM memilih membawa persoalan tersebut ke ruang audiensi DPRD Provinsi Banten.
BUKAN MEMINTA DPRD MENGAMBIL ALIH PROSES HUKUM
Audiensi yang dimohonkan kepada Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten dijadwalkan pada:
Kamis, 10 September 2026
Pukul 13.00 WIB
Kantor DPRD Provinsi Banten
Dalam audiensi tersebut, KOMANDO HAM bersama perwakilan masyarakat akan menyampaikan kronologi berdasarkan keterangan warga, jumlah masyarakat yang mengaku terdampak, nilai transaksi yang mereka sampaikan, serta dokumentasi kegiatan musyawarah masyarakat pada 3 September 2026.
KOMANDO HAM menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu ataupun meminta DPRD menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
“Kami memahami DPRD bukan lembaga penegak hukum. Kami tidak meminta DPRD mengintervensi atau mengambil alih proses hukum. Kami hanya meminta agar keresahan masyarakat didengar, dicatat, dan difasilitasi secara proporsional,” ujar perwakilan KOMANDO HAM.
Menurut KOMANDO HAM, apabila benar terdapat masyarakat dalam jumlah cukup banyak yang menghadapi persoalan transaksi dengan nilai yang signifikan, maka persoalan tersebut layak mendapat perhatian sebagai aspirasi masyarakat, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi antara individu dan pelaku usaha.
KOMANDO HAM juga menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Seluruh keterangan masyarakat akan ditempatkan sebagai informasi awal yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.
KOMANDO HAM BERHARAP KETUA DPD GERINDRA BANTEN HADIR
Selain meminta perhatian DPRD Provinsi Banten, KOMANDO HAM juga berharap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten dapat hadir langsung atau mengutus perwakilan dalam audiensi tersebut.
Harapan tersebut disampaikan karena berdasarkan informasi yang disampaikan KOMANDO HAM, H. RM merupakan anggota DPRD Provinsi Banten dari Komisi II dan merupakan kader Partai Gerindra.
“Kami berharap Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten dapat hadir atau mengutus perwakilan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kehadiran tersebut kami pandang sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab moral dalam mendengarkan keresahan masyarakat, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum,” tegas KOMANDO HAM.
KOMANDO HAM berharap audiensi tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk mendengar keterangan masyarakat sekaligus memperoleh penjelasan dari pihak-pihak terkait secara berimbang, transparan, dan objektif.
Masyarakat meminta kejelasan. KOMANDO HAM membawa aspirasi tersebut ke DPRD Banten. Kini sudah publik menunggu apakah lembaga perwakilan rakyat dan pihak-pihak terkait akan membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum.
(Red_ron,mat)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
