penabanten.com, Pandeglang, Banten — Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan (RPM) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD )Kabupaten Pandeglang, khususnya yang terkait dengan prioritas anggaran pembangunan dan fasilitas anggota DPRD .
Inisiator Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan Rohmat, menyoroti anggaran penanganan jalan rusak yang disebut hanya sekitar Rp 9 miliar, dengan kemampuan penanganan paling banyak sekitar 20 kilometer , Sementara di sisi lain, anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Pandeglang mencapai sekitar Rp12,7 miliar pada tahun 2026 ini .
“Ini bukan sekadar soal besar kecilnya anggaran , Pertanyaannya adalah keberpihakan Pemerintah daerah dalam memutuskan suatu kebijakan ,Ketika masyarakat masih dihadapkan dengan jalan rusak, kita harus bertanya apakah prioritas anggaran sudah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat ?” ujar Rohmat.
Menurut Rohmat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka bagaimana uang rakyat direncanakan, dialokasikan, dan digunakan , Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai dasar penganggaran tunjangan perumahan tersebut , serta membandingkannya dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Rohmat mengajak masyarakat Pandeglang untuk tidak apatis terhadap persoalan anggaran daerah
“Jangan diam melihat ketidakadilan. Mari kita kawal APBD bersama-sama ,Gerakan rakyat harus dilakukan secara damai, tertib, berdasarkan data dan melalui jalur yang konstitusional,” tegas Rohhmat Kepada awak media pada selasa(20/10/2026) saat di temui di sekretariatnya.
Rohmat juga menambahkan, kritik terhadap pemerintah dan DPRD bukan berarti memusuhi lembaga negara , Justru, menurutnya, kritik publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang notabenenya mengelola Anggaran yang berasal dari uang rakyat yaitu pajak .
“Lawan kedzaliman bukan dengan kekerasan , Lawan dengan keberanian dan data, Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat,” Imbuh Rohmat.
Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan juga menyerukan kepada pemuda, mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, buruh, petani, nelayan dan seluruh masyarakat Pandeglang untuk ikut mengawasi kebijakan anggaran daerah.
“Kami mengajak rakyat bersatu. Kalau ada kebijakan yang perlu dipertanyakan, kita pertanyakan. Kalau ada anggaran yang perlu diawasi, kita awasi ,Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton ketika uangnya dikelola dengan tidak adil ” Pungkas Rohmat.
( gie _ron)


















