Penabanten.com, Kab. Serang — Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Serang. Melalui wawancara khusus dengan redaksi, perwakilan mahasiswa menyampaikan lima catatan kritis mengenai kepemimpinan, komunikasi, koordinasi birokrasi, hingga efektivitas pelaksanaan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Serang.
Sorotan tersebut menjadi perhatian karena Sekretaris Daerah memiliki kedudukan strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan, mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam wawancara tersebut, mahasiswa menilai bahwa kepemimpinan birokrasi Kabupaten Serang perlu dievaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
1. Gaya Kepemimpinan Sekda Dinilai Terlalu Kaku
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Serang menilai gaya kepemimpinan Zaldi Dhuhana cenderung kaku, terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan.
Menurut pandangan mahasiswa, seorang Sekda tidak cukup hanya menguasai administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan mampu menyatukan seluruh unsur birokrasi.
Kepemimpinan yang terlalu kaku dikhawatirkan dapat menghambat komunikasi antarinstansi serta memperlambat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan.
2. Kemampuan Menggerakkan dan Mengoordinasikan OPD Dipertanyakan
Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas peran Sekda sebagai koordinator seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Sebagai pejabat tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara di tingkat kabupaten, Sekda memiliki tanggung jawab penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Namun, mahasiswa berpandangan bahwa fungsi koordinasi tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.
Mereka menilai diperlukan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi aktif, menyelesaikan hambatan birokrasi, dan memastikan seluruh OPD bergerak sesuai arah kebijakan kepala daerah.
3. Implementasi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Dinilai Belum Maksimal
Catatan ketiga berkaitan dengan kemampuan Sekda dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Serang menjadi kebijakan dan program kerja yang terukur.
Mahasiswa menilai bahwa keberhasilan kepala daerah menjalankan program pembangunan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi birokrasi.
Apabila komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, dikhawatirkan muncul ketidaksinkronan antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaannya di tingkat OPD.
Karena itu, mahasiswa mendorong adanya evaluasi terhadap kemampuan Sekda dalam memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif.
Meski demikian, penilaian tersebut masih merupakan pandangan mahasiswa dan perlu diuji melalui capaian kinerja, indikator pembangunan, serta evaluasi resmi pemerintah daerah.
4. Sekda Harus Memahami Karakteristik dan Persoalan Kabupaten Serang
Himpunan Mahasiswa Serang juga menekankan pentingnya sosok Sekda yang benar-benar memahami kondisi sosial, budaya, hukum, dan karakteristik pemerintahan Kabupaten Serang.
Menurut mahasiswa, seorang Sekda idealnya tidak hanya memiliki pengalaman birokrasi, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan elemen mahasiswa.
Pemahaman terhadap persoalan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya penguasaan aspek hukum pemerintahan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Evaluasi Sekda Didorong, Keputusan Pergantian Diserahkan kepada Bupati
Meskipun menyampaikan sejumlah kritik, Himpunan Mahasiswa Serang tidak secara tegas mendesak agar Zaldi Dhuhana langsung dicopot dari jabatannya.
Mahasiswa menyadari bahwa keputusan mengenai evaluasi jabatan maupun pergantian Sekda merupakan kewenangan kepala daerah dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, mereka menegaskan bahwa kemampuan kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, pemahaman persoalan daerah, dan capaian kinerja harus menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi pejabat strategis tersebut.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan posisi Sekda diisi oleh figur yang mampu memperkuat birokrasi dan mendukung keberhasilan pemerintahan Kabupaten Serang.
Lima catatan yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Serang tersebut menjadi dorongan agar Pemerintah Kabupaten Serang melakukan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan birokrasi.
Mahasiswa berharap evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penilaian terhadap Sekda, menurut mereka, seharusnya tidak hanya didasarkan pada pengalaman atau masa jabatan, tetapi juga kemampuan mengoordinasikan perangkat daerah, menyelesaikan persoalan pemerintahan, dan mendukung pencapaian program kepala daerah.
Kritik mahasiswa tersebut sekaligus menjadi pertanyaan bagi Pemerintah Kabupaten Serang:
apakah kepemimpinan birokrasi saat ini telah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan harapan masyarakat?
Hingga penyusunan berita ini, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari Zaldi Dhuhana mengenai lima catatan kritis yang disampaikan perwakilan Himpunan Mahasiswa Serang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekretaris Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Serang agar pemberitaan ini tetap berimbang.
Redaksi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
