Penabanten.com, Kab. Serang — Tokoh muda Tangerang Selatan, Maruli Marpaung, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkesan “ngebet” menjadi Wakil Presiden di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Maruli menilai pernyataan tersebut sebagai spekulasi politik yang terlalu jauh dan berpotensi menggeser substansi persoalan hukum ke dalam narasi persaingan kekuasaan.
“Kalau argumentasi hukum dijawab dengan tudingan ambisi jabatan, sesungguhnya kita sedang menjauh dari substansi persoalan. Jangan setiap kritik, pandangan hukum, atau sikap politik Demokrat kemudian ditarik-tarik menjadi seolah-olah AHY sedang mengejar kursi Wakil Presiden. Itu cara pandang yang terlalu menyederhanakan demokrasi,” tegas Maruli.
Menurutnya, sikap politik yang disampaikan kader maupun pengurus Partai Demokrat terkait persoalan hukum dan konstitusi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai manuver untuk memuluskan kepentingan politik AHY.
Dalam negara demokrasi, setiap partai memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, melakukan kritik, serta memberikan penilaian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi politik dalam menjalankan kontrol demokratis.
Maruli juga mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukanlah objek spekulasi yang dapat dengan mudah dikaitkan dengan ambisi seseorang. Mekanisme konstitusional memiliki aturan dan kewenangan tersendiri yang harus dihormati.
“Jangan membangun kesimpulan politik berdasarkan prasangka. Kalau ada perbedaan pandangan, mari kita adu argumentasi secara terbuka dan objektif. Demokrasi membutuhkan kecerdasan dalam berdebat, bukan sekadar melempar insinuasi,” ujarnya.
AHY dan Demokrat Bukan Sekadar Bicara Kursi Kekuasaan
Maruli menegaskan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY harus dipandang sebagai rumah besar perubahan yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi rakyat, menjaga demokrasi, serta membangun tradisi politik yang sehat.
Menurutnya, mengaitkan setiap sikap Demokrat dengan keinginan menempatkan AHY sebagai Wakil Presiden justru merupakan bentuk penyempitan makna perjuangan politik partai.
“AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang memimpin organisasi dan memperjuangkan agenda politik partai. Mengapa setiap sikap Demokrat harus selalu dicurigai sebagai upaya mengejar jabatan? Demokrat memiliki gagasan, kader, dan aspirasi rakyat yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kursi kekuasaan.”
Ia menilai, dukungan terhadap AHY sebagai figur masa depan kepemimpinan nasional merupakan aspirasi politik yang sah. Namun, aspirasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskreditkan setiap pandangan atau sikap kritis yang disampaikan kader Demokrat.
Sebaliknya, Demokrat harus terus memperkuat posisinya sebagai partai yang terbuka terhadap kritik, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik sesaat.
Suara Demokrat, Suara Rakyat: Jangan Reduksi Demokrasi Menjadi Transaksi Kekuasaan
Lebih jauh, Maruli menyampaikan bahwa slogan Suara Demokrat, Suara Rakyat harus dimaknai sebagai komitmen perjuangan, bukan sekadar jargon politik.
Kader Demokrat, khususnya generasi muda, harus memiliki keberanian menyampaikan pendapat, mengawal persoalan rakyat, serta membangun diskursus politik yang sehat dan bermartabat.
“Jangan sampai politik kita hanya sibuk memperdebatkan siapa ingin menjadi Wakil Presiden, sementara persoalan rakyat tentang ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan justru kehilangan perhatian. Politik harus kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa loyalitas terhadap AHY tidak berarti kehilangan daya kritis. Sebaliknya, dukungan yang sehat harus disertai argumentasi, gagasan, dan kesadaran untuk membangun partai yang semakin kuat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kritik Boleh Berbeda, tetapi Jangan Menghakimi dengan Spekulasi
Menutup pernyataannya, Maruli mengajak seluruh elemen politik untuk menjaga kedewasaan dalam berkomunikasi. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, tetapi semestinya disampaikan melalui argumentasi yang terukur dan tidak dibangun di atas prasangka terhadap motif politik seseorang.
“Jika Bestari Barus memiliki pandangan berbeda terhadap sikap Demokrat, silakan sampaikan argumentasi politik maupun hukumnya. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan AHY ngebet menjadi Wakil Presiden. Demokrasi bukan ruang untuk menghakimi motif seseorang berdasarkan spekulasi.”
Maruli menegaskan, Partai Demokrat harus tetap menjadi rumah besar perubahan di bawah kepemimpinan AHY, dengan menjadikan kritik sebagai energi pembaruan dan suara rakyat sebagai arah perjuangan. Karena sejatinya perjuangan kader Demokrat dibawah kepemimpinan AHY adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
