Penabanten.com, Serang, – Program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Kabupaten Lebak yang didanai dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dengan tujuan menyasar minat dan bakat para santri agar bisa lebih kompetitif dalam menghadapi era globalisasi.
Namun sayang, program yang sedemikian bagus tersebut, saat ini terkesan tidak transparan dan ditutup – tutupi realisasinya oleh sebagian penerima manfaat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, Tajudin, memaparkan bahwa, benar ada sebelas Pondok Pesantren di Lebak yang mendapatkan program BLK komunitas, dengan tujuan untuk membuka peluang kesempatan kerja di kemudian hari.
“Benar kang ada sebelas pondok pesantren yang mendapatkan program BLK komunitas ini untuk memberikan keterampilan dan pembekalan tambahan kepada para santri, anggaranya variatif di kisaran Rp.500.000.000,- bahkan lebih, ini untuk pembangunan sarana dan pra sarana dipondok pesantren,” bebernya.
Masih kata Tajudin, kami selaku leading sektor Kementrian Tenaga Kerja tidak tau sama sekali dari tahap verifikasi sampai realisasi itu langsung dari kementerian pusat ke penerima manfaat (Ponpes).
“Program BLK komunitas ini kita hanya diberitahu secara lisan saja oleh orang kementerian, dan kapasitas kami hanya melakukan pembinaan, ketika proses pembangunan sarana dan pra sarana sudah selesai, baru nanti pihak pondok pesantren meminta ijin operasional untuk melakukan kegiatan pelatihan, untuk lebih jelasnya silahkan hubungi pak humaedi hakim (Pejabat Kementrian Agama Kabupaten Lebak – Red),” tutup pria yang setahun lagi menjelang purna bakti.
Berdasar dari informasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, wartawan aktualbanten.com menghubungi Humaedi Hakim atau akrab disapa Ucok.
Ketika dikonfirmasi via saluran Whatsapp selulernya, Ucok seolah merasa terusik dengan pertanyaan wartawan, dan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Haji Deden dan Adel.
“BLK?, silahkan dengan pak haji deden dan pak adel. Kita penerima manfaat. segala bentuk konfirmasi dan informasi silahkan dengan orang tersebut. Silahkan datang saja ke lokasi dan cek and ricek,” ujar Ucok sambil memberikan nomer telepon keduannya kepada wartawan .
Di tempat lain Hasan basri Spd.I selaku sekjen Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat FK-LSM Kabupaten Lebak ketika ditemui dikantornya menyesalkan apabila benar anggaran yang begitu besar ini tidak transparan dan terkesan sembunyi – sembunyi.
“Ini anggaran dari uang rakyat bukan dari kantong pribadi, jadi semestinya harus terbuka dan transparan, masa pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak selaku leading sektor di daerah tidak mengetahui dari mulai verifikasi sampai realisasi, apalagi hanya diberitahu secara lisan, kan tidak masuk akal, untuk itu kedepan kita akan membentuk tim investigasi untuk sinkronisasi data dan fakta dilapangan apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana kita tidak segan – segan untuk melaporkan ke pihak berwajib,” tutupnya.
