Wakapolresta Tangerang Hadiri Penganugerahan Predikat Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman untuk Polda Banten

- Penulis

Kamis, 3 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.comTangerang, Wakapolresta Tangerang AKBP Leonard M Sinambela menghadiri penganugerahan Predikat Zona Hijau dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diraih Polda Banten, Kamis (3/2/2022). Penghargaan diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Aula Serba Guna Polda Banten.

Pada kegiatan itu, hadir Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Kegiatan penganugerahan dirangkaikan dengan launching Aplikasi Evaluasi Satker Presisi Polda Banten di Aula Serbaguna Polda Banten.

Predikat Zona Hijau diserahkan langsung anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika yang didampingi Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan. Juga hadir Irwasda dan Pejabat Utama serta para Kapolres di Polda Banten. Serta Kapolres Metro Tangerang Kota dan Kapolres Metro Tangerang Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kapolri menyampaikan bahwa satu indikator keberhasilan operasionalisasi kepolisian adalah kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik,” kata Kapolda.

Kata Kapolda, survei dilaksanakan setiap tahun yang dilaksanakan Ombudsman. Sehingga, lanjut Kapolda, pelayanan Polda Banten tiap tahun harus lebih baik, lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih akuntabel dengan penugasan personel yang berintegritas.

“Kami terus berbenah, semoga tahun depan seluruh Satker dan Satwil dapat meraih predikat zona hijau,” harap Rudy.

Terhadap para Kasatker dan Kasatwil berpestasi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedi Irsan memberikan piagam penghargaan disaksikan Kapolda Banten.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah baik pusat hingga tingkat kabupaten termasuk BUMN untuk cegah mal administrasi dalam pelayanan publik.

“Survei kepatuhan didasarkan pada indikator dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan survei dilakukan dengan tertutup tanpa pemberitahuan kepada aparatur pelayanan publik tersebut,” kata Yan.

Penilaian telah dilakukan terhadap Polda Banten dan jajaran dengan harapan agar pimpinan Satker dan Satwil dapat menjadikan standar penilaian kepatuhan ini dalam menjalankan standar pelayanan publik.

Sementara itu, Wakapolresta Tangerang AKBP Leonard M Sinambela mengatakan, raihan predikat Zona Hijau Kepatuhan akan dijadikan motivasi bagi jajaran Polresta Tangerang. Kata Leonard, setiap jajaran harus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagaimana atensi Kapolresta Tangerang Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.

“Mari jadikan raihan predikat Zona Hijau Kepatuhan yang diraih Polda Banten sebagai motivasi. Kita terus berbenah untuk pelayanan publik,” tandasnya.

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru