Penabanten.com, Serang – Kelanjutan polemik proyek Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan) di Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, kian memanas.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten mendapati jalan buntu, memicu dugaan adanya upaya kongkalikong antara pihak peltek (pelaksana teknis) dinas dengan kontraktor pelaksana CV Ra Za Mainaki untuk menutupi cacat mutu pekerjaan.
Berdasarkan pemantauan dan serangkaian konfirmasi yang berlangsung sejak 5 hingga 10 November 2026, proyek drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tersebut dinilai janggal. Pasalnya, kondisi di lapangan menunjukkan pemasangan u-ditch masih amburadul dan banyak bagian yang mangkrak tidak terpasang, namun pihak Peltek Perkim Banten justru mengklaim pekerjaan telah rampung sepenuhnya.
Saat awak media mendatangi Kantor Dinas Perkim Provinsi Banten, Selasa (10/11/2026), pihak pejabat teknis terkait tidak dapat ditemui. Keterangan perihal proyek tersebut hanya disampaikan melalui petugas keamanan (security) kantor bernama Noval, yang merujuk pada pernyataan oknum Peltek PSU Perkim Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“U-ditch sudah diganti dan dipasang kembali. Kalau untuk selanjutnya silahkan hubungi CV Ra Za Mainaki, karena urusan kami sudah selesai,” ucap Noval menirukan pernyataan oknum Peltek tersebut.
Ironisnya, saat awak media meminta nomor kontak pihak kontraktor CV Ra Za Mainaki maupun nomor pejabat peltek bersangkutan untuk menguji kebenaran informasi, petugas keamanan mengaku tidak memegang daftar kontak maupun nomor telepon yang dimaksud, sehingga ruang klarifikasi terkesan tertutup rapat.
Di sisi lain, pengakuan warga setempat memperkuat dugaan ketidakberesan pengerjaan proyek. Warga menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pembongkaran total dari ukuran u-ditch 30 cm ke ukuran 40 cm, seluruh saluran terpasang rapi. Namun, setelah diganti dengan ukuran yang lebih besar, material justru kurang dan dibiarkan mangkrak dengan dalih menunggu anggaran tambahan dari pemborong.
Situasi ini memicu desakan keras dari berbagai elemen masyarakat dan kontrol sosial. Temuan investigatif serta Laporan Informasi (LI) dari pemberitaan ini diminta untuk segera dijadikan atensi oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Daerah Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, hingga KPK RI.
Masyarakat mendesak lembaga berwenang untuk melakukan uji petik dan audit lapangan guna menyelidiki indikasi kerugian negara serta dugaan persekongkolan jahat dalam pengawasan proyek infrastruktur publik tersebut. (Red)
