Penabanten.com, Pandeglang – Nur Amalia selaku Presiden Mahasiswa STAI Babunnajah menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindak pencabulan terhadap seorang siswi SMP Negeri 1 Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang diduga melibatkan oknum tenaga pendidiik.
Berdasarkan pada 10 November 2026, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi dalam rentang tahun 2025 hingga Juli 2026, ketika korban mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli dan kegiatan perkemahan sekolah.
Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh ibu korban kepada Polres Pandeglang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim pada Selasa, 15 September 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTPL/185/IX/2026/Satreskrim/Polres Pandeglang/Polda Banten.
Bahkan, pada Senin, 9 November 2026, pihak keluarga kembali mendatangi Unit PPA Polres Pandeglang untuk menyerahkan pakaian korban yang diharapkan dapat menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan.
Melihat perkembangan tersebut, Nur Amalia mempertanyakan keseriusan dan transparansi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
*”Kami mengecam keras dugaan tindakan pencabulan terhadap siswi di lingkungan pendidikan ini. Kami juga mengecam apabila terdapat pembiaran atau lambannya penanganan oleh aparat penegak hukum. Sejak laporan disampaikan pada 15 September 2026, masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara ini. Jangan sampai korban dan keluarganya terus menunggu tanpa mendapatkan kepastian hukum,”* tegas Nur Amalia.
Ia secara khusus mendesak Kapolres Pandeglang beserta jajaran Satreskrim dan Unit PPA untuk segera mengambil langkah konkret, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, memeriksa saksi, menindaklanjuti barang bukti yang telah diserahkan keluarga, serta memberikan informasi perkembangan perkara secara transparan kepada pelapor.
Nur Amalia menegaskan bahwa kepolisian merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum, sekalipun pihak yang dilaporkan memiliki jabatan atau profesi tertentu.
*”Jangan sampai hukum hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata. Kami tidak ingin ada kesan bahwa perkara yang melibatkan seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu mendapatkan perlakuan berbeda. Hukum harus berlaku setara bagi siapa pun. Jika ditemukan bukti dan unsur pidana yang cukup, segera lakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,”*
lanjutnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa dugaan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan pidana, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik, bukan tempat yang menimbulkan ketakutan dan ancaman terhadap keselamatan anak.
Sebagai representasi mahasiswa, Nur Amalia menyatakan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya penegakan hukum. Mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ketidakadilan, terlebih ketika menyangkut perlindungan terhadap anak.
*”Kami menegaskan bahwa diamnya masyarakat bukan berarti hilangnya persoalan. Kami mendesak Polres Pandeglang untuk segera menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini. Jangan menunggu persoalan ini menjadi sorotan yang lebih luas baru kemudian ada tindakan. Korban membutuhkan perlindungan, keluarga membutuhkan kepastian, dan masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja,”* tegasnya.
#TUNTUTAN PRESIDEN MAHASISWA STAI BABUNNAJAH
1. Mendesak Kapolres Pandeglang agar segera mengevaluasi dan memastikan penanganan laporan dugaan pencabulan terhadap siswi SMPN 1 Sukaresmi.
2. Mendesak Unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang untuk segera memberikan perkembangan resmi atas laporan tertanggal 15 September 2026.
3. Mendesak kepolisian menindaklanjuti pemeriksaan saksi dan barang bukti yang telah diserahkan keluarga korban pada 9 November 2026.
4. Menuntut proses penyelidikan dan penyidikan berjalan profesional, transparan, objektif, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
5. Menuntut perlindungan maksimal terhadap korban, termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis.
6. Mendesak seluruh pihak terkait untuk memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa.
*”KAMI TIDAK AKAN DIAM TERHADAP KETIDAKADILAN. HUKUM HARUS TEGAK, KORBAN HARUS DILINDUNGI, DAN APARAT PENEGAK HUKUM HARUS MENJALANKAN TANGGUNG JAWABNYA!”*
*NUR AMALIA*
Presiden Mahasiswa
STAI Babunnajah
*KAWAL KASUSNYA, KAWAL KEADILANNYA, LINDUNGI KORBANNYA!*
#STAIBabunnajah
#PresidenMahasiswa
#KawalKasusPandeglang
#KawalKeadilan
#LindungiAnak
#TolakKekerasanSeksual
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
