Penabanten.com, Pandeglang – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i angkat bicara soal adanya penghentian sementara Pleno PPK Kecamatan Labuan, khusus untuk penghitungan suara di Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan. Menurutnya, KPU sudah memastikan pada kejadian itu, tidak ada perubahan dokumen.
“Kami dari KPUD Kabupaten Pandeglang sudah memastikan ada atau tidaknya perubahan dokumen,” katanya, Rabu, (24/04/19), saat dihubungi melalui telephone selularnya.
Lebih lanjut Suja’i mengatakan, menurut hasil investigasi KPU, tidak ada yang namanya perubahan dokumen.
“Hanya sebatas untuk pemindahan dokumen saja. Dokumen yang seharusnya berada diluar, malah dimasukan ke dalam, itu saja,” tambahnya.
“Lebih lanjut, kita masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, Bawaslu meminta untuk penghitungan suara Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan ditunda.
Baca Juga : Pleno Kecamatan Labuan Ditunda PPK : Kita Tunggu Keputusan Dari Bawaslu
“Penghentian penghitungan itu, dikarenakan Bawaslu sedang melakukan kajian terkait dengan adanya kotak suara yang ditemukan dalam kondisi terbuka. Jadi khawatirnya, kajian Bawaslu belum selesai, namun Pleno sudah dilaksanakan,” ungkap Ade.
Maka dari itu, masih katanya, kita meminta kepada KPU untuk menunda proses penghitungan untuk Desa Kalanganyar.
“Semalam, kami sudah melakukan investigasi sampai larut malam. Hasilnya, tadi siang jam 11 kita memutuskan untuk dilanjut penghitungan termasuk untuk Desa Kalanganyar. Dengan rekomendasi, untuk membuka surat suara terutama yang PPWP,” paparnya.
“Kemudian Bawaslu pun meminta kepada KPU untuk memberikan sangsi secara tegas, kepada PPS Kalanganyar dan PPK Labuan. Karena, kami menganggap mereka tidak taat prosedur. Kaitan dengan sangsi, itu kebijakan KPU, namun kami meminta sangsi seperti apa, itu ditembuskan kepada kami,” pungkasnya. (M4n).
