Pemerintah Daerah Diminta Turun Langsung Cek KPM Yang Tidak Layak Dapat Bantuan BPNT

- Penulis

Jumat, 7 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

penabanten.com, Pandeglang – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Bantuan Sosial, baik itu berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan-bantuan sosial lain nya yang bersumber dari APBN maupun APBD

Namun pada prakteknya, dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, banyak ditemukan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menurut ketentuan peraturan dan undang-undang, warga tersebut sudah tidak layak menerima Bantuan Sosial apapun yang diberikan oleh Pemerintah

Diantaranya, KPM yang Tidak Layak menerima bantuan sosial jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditemukan oleh media, di Desa Pasirkadu, Desa Perdana dan Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang, dimana para KPM tersebut dari pantauan media sudah tidak layak menerima Bantuan Sosial bentuk apapun itu

Hal ini dibenarkan oleh Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kedaulatan Rakyat Provinsi Banten, Maman, S, bahwa dirinya menemukan beberapa KPM yang seharusnya tidak layak mendaparkan Bantuan Sosial jenis apapun dari Pemerintah Pusat Maupun Perintah Provinsi dan Kabupaten

Karena menurutnya, kriteria rakyat miskin, sebagaiman yang tertuang dalam UU dan Peraturan Pemerintah, yang benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi nya, bukan yang mempunyai Kios Toko atau warung sembako dan kondisi rumah nya Kokoh dan layak untuk ditepati

“Di Desa Pasirkadu Kecamatan Sukaresmi, pemilik warung sembako, inisial E, diduga jadi KPM BPNT, kami minta kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera kroscek ulah para penerima manfaat Bansos, terutama, TKSK, Pendamping PKH dan Muspika Kecamatan Sukaresmi” tegasnya

Lebih Lanjut Maman, S menambahkan, bahwa di Desa Perdan dan Karyasari Kecamatan Sukaresmi pun masih banyak warga yang mampu dan memiliki sebidang lahan pesawahan berhektar-hektar namun istrinya menjadi KPM BPNT

Sementara itu, media belum mendapatkan keterengan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan terkait adanya temuan warga yang mampu namun masih mendapatkan Bantuan Sosial daru Pemerintah

Red

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru