Staf Khusus Gubernur Jelaskan Maksud Pernyataan WH Soal BPJS Dibiayai Presiden

Kamis, 21 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Serang – Pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang mengatakan program BPJS 8 juta orang sepenuhnya dibiayai oleh presiden viral dan spontan menimbulkan reaksi heboh dari netizen.

Bahkan pernyataan yang disampaikan WH saat memberikan sambutan pada acara pembagian sertipikat tanah oleh Presiden Jokowi di Kantor Bupati Tangerang Senin (18/2) lalu itu pun mendapat tanggapan dari Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Tengoklah bagaimana pejabat publik ikut jd pembohong, dengan sombong menghina nalar publik. Sejak kapan BPJS sepenuhnya dibayar Jokowi?,” sindir Dahnil melalui akun twitternya, Rabu (20/2/2019)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi reaksi warga net dan sindiran Dahnil, Staf Khusus Gubernur Banten Ujang Giri alias Ugi, angkat bicara. Ia memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyampaian WH dalam sambutannya tersebut.

“Sambutan pak WH (Gubernur Banten) waktu itu, maksudnya dari sekitar 8 juta jiwa peserta iuran BPJS untuk kategori kurang mampu iuran BPJS-nya dibiayai oleh Presiden RI Joko Widodo melalui APBN,” ujar Ugi.

Ugi menjelaskan, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk rakyat miskin adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga menurutnya, seluruh iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda memang seharusnya dibayarkan oleh APBN melalui BPJS kesehatan atau JKN.

Baca Juga :Gubernur Banten Tantang Syafrudin-Subadri

Selain itu ada juga kontribusi pembiayaan dari APBD Pemprov dan APBD kabupaten/ kota di Banten karena belum semuanya tercover oleh APBN. Jadi asumsinya setiap warga kurang mampu sepenuhnya memang harus dibiayai dari APBN,” terangnya.

Dengan demikian, tandas Ugi, tidak ada pernyataan bohong yang disampaikan WH dalam sambutannya tersebut. “Yang ada, pak gubernur menyampaikan bahwa sebanyak sekitar 8 juta jiwa penduduk Banten biaya BPJS-nya dibayar dari APBN. Dan kuasa anggaran negara atau APBN adalah Presiden,” ujarnya.

Selain itu, Ugi juga mengakui bahwa dalam sambutannya dihadapan sekitar 5 ribu warga Kabupaten Tangerang itu, WH memuji dan mengapresiasi keberhasilan kinerja Jokowi. Menurutnya itu sebuah hal yang wajar, karena kata Ugi, gubernur adalah pimpinan pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Yang pasti pak gubernur tidak berbicara sisi politiknya tapi menyampaikan sisi humanis dari seorang Presiden Jokowi. Saya kira, soal pujian pak gubernur tidak berlebihan. Sebagai kepala daerah, sebuah hal yang wajar pak WH menyampaikan program kerja, mengapresiasi atau memuji kinerja atas hasil pembangunan dari Presiden Jokowi untuk Provinsi Banten, karena memang faktanya cukup banyak juga program dari Pemerintah Pusat untuk Banten” ujar Ugi.

“Kades memuji bupati, bupati memuji gubernur atau gubernur memuji Presiden, itu sebuah hal yang wajar.” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam sambutannya pada acara pembagian sertifikat di Kabupaten Tangerang, WH mengajak kepada seluruh yang hadir mendoakan kebaikan untuk Jokowi. Selain itu, ia juga berbicara soal program BPJS yang digulirkan di era pemerintahan Jokowi-JK.

“Oleh karena itu, kita doakan agar panjang umur, diberikan kesehatan, tambah rezekinya, tambah keberkahannya, sukses dengan segala cita-citanya. Yang terakhir Pak Presiden, program BPJS 8 juta orang itu, itu sepenuhnya dibayar, dibiayai oleh Pak Presiden, Pak Jokowi,” kata WH singkatnya

Berita Terkait

Kepolisian Dan TNI Sesuai Program Pemerintah Daerah, Kawal Pemindahan Pedagang Ex Penampungan Ke Pasar Baru Cisoka
Prof. Francisca Sestri Menjadi Dewan Penasihat Koperasi LPER (Digital)
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung-Kawal Penuh Program Pemerintah
Dari Cikeusal untuk Indonesia, TMMD Ke-127 Hadirkan Negara dan Mengubah Kehidupan Warga Desa
Supplier Buka Suara: Harga Daging di Pasar Ciruas Tidak Sampai Rp. 145.000/kg
Pers, Aktivisme, dan Tanggung Jawab Etis di Tengah Zaman yang Berisik
PT CMMI Diduga Jual Limbah B3 Slag Secara Ilegal; Kadin Bantah Terlibat Pengurugan Proyek
Jalan Berlubang di Jalan Cikande – Rangkasbitung Diduga Menelan Korban Jiwa, Aktivis Banten Desak APH Mengusut Tuntas

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 07:18 WIB

Kepolisian Dan TNI Sesuai Program Pemerintah Daerah, Kawal Pemindahan Pedagang Ex Penampungan Ke Pasar Baru Cisoka

Selasa, 10 Februari 2026 - 17:06 WIB

Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung-Kawal Penuh Program Pemerintah

Selasa, 10 Februari 2026 - 17:02 WIB

Dari Cikeusal untuk Indonesia, TMMD Ke-127 Hadirkan Negara dan Mengubah Kehidupan Warga Desa

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:13 WIB

Supplier Buka Suara: Harga Daging di Pasar Ciruas Tidak Sampai Rp. 145.000/kg

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:09 WIB

Pers, Aktivisme, dan Tanggung Jawab Etis di Tengah Zaman yang Berisik

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:42 WIB

PT CMMI Diduga Jual Limbah B3 Slag Secara Ilegal; Kadin Bantah Terlibat Pengurugan Proyek

Senin, 9 Februari 2026 - 16:36 WIB

Jalan Berlubang di Jalan Cikande – Rangkasbitung Diduga Menelan Korban Jiwa, Aktivis Banten Desak APH Mengusut Tuntas

Senin, 9 Februari 2026 - 02:55 WIB

Lesman Bangun: Bantuan Wagub Dimyati Jadi Pemantik Semangat Pembangunan Museum Media Siber Indonesia

Berita Terbaru

Persatuan Wartawan Indonesia PWI

Sinergi Krakatau Steel dan PWI Cilegon Dorong Literasi Media Mahasiswa sebagai Investasi SDM Unggul

Selasa, 10 Feb 2026 - 21:14 WIB