Penabanten.com, Kab. Serang – Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Serang melayangkan kritik menohok terhadap pelaksanaan sejumlah Program Strategis Nasional di daerah. Fokus sorotan tertuju pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta efektivitas penanganan kasus stunting yang dinilai belum terintegrasi utuh antara pemerintah pusat dan daerah, Kamis (20/08/2026).
Kritik konstruktif tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik Cipayung Plus Serang di kawasan Palima, Kabupaten Serang. Agenda ini digelar dalam rangka mengevaluasi 81 tahun perjalanan Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menguliti dampak kebijakan pusat terhadap masyarakat di tingkat lokal.
Aktivis Cipayung Plus Serang, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa implementasi program nasional semestinya diikuti dengan kejelasan pembagian peran, regulasi, dan dukungan anggaran yang rasional. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh sekadar dijadikan objek penampung instruksi tanpa kewenangan penyesuaian kebutuhan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eman menyoroti contoh konkret terkait persoalan dampak lingkungan dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG di Kota Serang.
“Dari sekitar 90 SPPG MBG yang beroperasi di Kota Serang, baru tiga SPPG yang pengelolaan sampahnya terdaftar resmi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dan masuk skema retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Eman Sulaeman di hadapan peserta diskusi.
Eman menilai ketimpangan tersebut menandakan adanya cela dalam perencanaan program MBG yang memisahkan urusan gizi dari konsekuensi sampah yang dihasilkan. Sebagian besar SPPG lainnya belum terikat skema pengelolaan sampah resmi, yang berpotensi memicu timbulan sampah liar dan merusak ekosistem lingkungan setempat.
“Program MBG jangan hanya dipandang dari sisi pemenuhan gizi anak sekolah. Ada dampak turunan yang wajib diantisipasi, terutama sampah dan daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Desak Kejelasan Kewenangan Stunting dan Pengawasan Publik
Tak hanya isu MBG, Cipayung Plus Serang juga membedah program penurunan stunting.
Mahasiswa mendesak adanya batas kewenangan yang terang serta dukungan pembiayaan daerah yang pasti agar indikator penurunan stunting tidak berhenti pada pemenuhan laporan administratif belaka.
Mereka menilai Banten sebagai daerah strategis perekonomian nasional masih dihadapkan pada jurang ketimpangan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Cipayung Plus Serang menuntut penguatan politik anggaran, transparansi penganggaran, serta pelibatan pengawasan publik secara terbuka.
“Momentum HUT ke-81 RI harus dijadikan ajang evaluasi kritis. Pemerintah wajib memastikan kebijakan nasional benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang nyata dirasakan warga di daerah,” tutupnya. (Red)
