Pantau Penyaluran Bansos di Tangsel, Wagub: Upaya Pemerintah Cegah Masyarakat Terpuruk

- Penulis

Kamis, 23 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Serang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meninjau pembagian bantuan sosial JPS atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat beresiko sosial sebagai akibat COVID-19 Pemprov Banten di Bank BJB Syariah Serpong, Tangsel, Kamis (23/4/2020). Dikatakan Wagub, Pemprov sampai saat ini telah mengalokasikan Rp 709 miliar lebih untuk bansos tersebut kepada kepala keluarga (KK) penerima manfaat yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Hal ini adalah upaya pemerintah mencegah masyarakat Banten yang rentan beresiko sosial semakin terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.

“Penerima JPS Pemprov tersebut berasal dari data Non DTKS (Diluar Data Terpadu kesejahteraan sosial). Namun termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah
COVID 19,” kata Wagub kepada pers usai menyaksikan pencairan bansos kepada warga Kota Tangse

Dikatakan Wagub, tiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 per KK untuk wilayah Tangerang Raya dan Rp500.000 per KK untuk wilayah lainnya. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan juni. Penyaluran JPS, sambungnya, saat ini baru untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangsel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan kepada kepala keluarga yang rentan beresiko sosial akibat wabah covid-19, Pemprov Banten juga bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota menjangkau penerima manfaat,” ujarnya.

Wagub menerangkan, JPS merupakan upaya menjangkau masyarakat dari kelompok rentan resiko sosial agar tidak jatuh terpuruk
ke dalam resiko sosial yang dihadapinya dalam masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini resiko sosial yang terjadi adalah dampak sosial dan dampak ekonomi karena pembatasan yang
harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

“Kategori kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah Covid-19 misalnya seorang karyawan diliburkan oleh perusahaan atau cuti di luar tanggungan perusahaan, sehingga ia beserta keluarganya terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie yang mendampingi Wagub mengatakan, Kota Tangsel mendapatkan alokasi jaring pengaman sosial sebanyak 22.258 KK.

“Kami berpesan dengan telah diberikannya bansos ini, warga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengindahkan ketentuan pemerintah tengang PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang berlaku di Tangsel,” katanya.

Sumber FB Pemprov Banten

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru