Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan atas Dukungan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Rabu, 6 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kategori Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BWI, Kamaruddin Amin, kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Selasa (05/08/2025).

“Sertifikasi tanah wakaf merupakan program prioritas Pak Menteri Nusron,” ujar Wamen Ossy setelah acara. Ia menambahkan bahwa kementerian merasa bangga menerima penghargaan ini dan berharap dapat terus melanjutkan upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Wamen Ossy juga menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui penandatanganan MoU terkait pelaksanaan wakaf. “Langkah paling penting adalah validasi data wakaf. Kementerian Agama memberikan data jumlah tempat ibadah, lalu kami memvalidasinya untuk kemudian menetapkan target sertifikasi per tahun,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Wamen Ossy, program ini juga sejalan dengan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Pengelolaan tanah dan tata ruang yang berkeadilan sangat penting untuk mendukung Asta Cita,” kata Wamen Ossy. “Jika tanah wakaf dan rumah ibadah dikelola dengan baik, kami berharap dapat meminimalisir sengketa, konflik, dan masalah pertanahan terkait wakaf.”

Untuk mendukung program ini, Wamen Ossy mengimbau masyarakat yang memiliki tanah wakaf atau tanah yang digunakan untuk ibadah agar segera mengurus sertifikat tanahnya di Kantor Pertanahan setempat.
“Jangan ragu datang ke Kantor Pertanahan. Kami menjamin kemudahan dan percepatan legalisasi aset tanah wakaf agar dapat bermanfaat bagi umat,” imba Wamen Ossy.

Acara penghargaan ini dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, dan turut dihadiri oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, serta perwakilan BWI dari seluruh Indonesia.

Berita Terkait

Tidak Ada Perbedaan Layanan, PELATARAN Tetap Layani Masyarakat di Bulan Suci Ramadan
Serahkan 13 Sertipikat di Banten, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Organisasi Keagamaan “Keroyok” Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf
Lantik Pejabat Struktural Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Permudah Urusan Masyarakat dalam Pelayanan Pertanahan
Panduan Mengurus Alih Waris pada Sertipikat Tanah agar Hak Atas Tanah Tetap Terlindungi
Perkuat Kendali K3I, Tim Pakor Baharkam Polri dan Polda Aceh Turun Langsung ke Zona Bencana Pidie Jaya
Cerita Kemudahan dalam Urusan Pertanahan dari Warga Yogyakarta Pengguna Setia Aplikasi Sentuh Tanahku
Bersih dan Akuntabel, Kantah Kota Denpasar Raih Predikat WBBM
Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:15 WIB

Tidak Ada Perbedaan Layanan, PELATARAN Tetap Layani Masyarakat di Bulan Suci Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 - 11:43 WIB

Serahkan 13 Sertipikat di Banten, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Organisasi Keagamaan “Keroyok” Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf

Rabu, 18 Februari 2026 - 18:50 WIB

Lantik Pejabat Struktural Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Permudah Urusan Masyarakat dalam Pelayanan Pertanahan

Selasa, 17 Februari 2026 - 16:47 WIB

Panduan Mengurus Alih Waris pada Sertipikat Tanah agar Hak Atas Tanah Tetap Terlindungi

Senin, 16 Februari 2026 - 19:02 WIB

Perkuat Kendali K3I, Tim Pakor Baharkam Polri dan Polda Aceh Turun Langsung ke Zona Bencana Pidie Jaya

Senin, 16 Februari 2026 - 18:05 WIB

Cerita Kemudahan dalam Urusan Pertanahan dari Warga Yogyakarta Pengguna Setia Aplikasi Sentuh Tanahku

Sabtu, 14 Februari 2026 - 21:46 WIB

Bersih dan Akuntabel, Kantah Kota Denpasar Raih Predikat WBBM

Sabtu, 14 Februari 2026 - 21:18 WIB

Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat

Berita Terbaru