Camat Panimbang Akui Tak Tahu Soal Izin Kasvana Beach Resort:  GOWI Desak Pemerintah Tindakan Tegas

- Penulis

Senin, 6 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Pandeglang — Minggu Oktober 2025 Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Kasvana Beach Resort yang terletak di Cipenyu, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, kian ramai diperbincangkan publik. Wisatawan mengaku dimintai uang parkir sebesar Rp50.000 per mobil tanpa karcis resmi, memunculkan tanda tanya besar: di mana fungsi pengawasan pemerintah?

Lebih mencengangkan lagi, pihak pengelola Kasvana Beach Resort bungkam total saat dimintai klarifikasi oleh awak media terkait dasar pungutan dan izin operasional. Suasana makin panas ketika pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Panimbang justru menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.

Camat Panimbang: Kami Tidak Tahu Soal Pungutan dan Izin Kasvana

Melalui pesan singkat WhatsApp, Haerudin, S.Stp, selaku Camat Panimbang, menyampaikan tanggapan resminya atas laporan yang berkembang di media.

“Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan sekaligus mengapresiasi media yang telah melaksanakan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Pihak Kecamatan tidak mengetahui adanya pungutan karcis sebesar itu di Pantai Kasvana, dan belum mengetahui juga terkait kelengkapan perizinannya,” ujar Haerudin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pelaku usaha dan dinas teknis terkait, serta akan memberikan imbauan kepada seluruh pengelola wisata agar melengkapi dokumen resmi dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Kami menyambut positif semua aktivitas yang dapat membantu perekonomian wilayah, namun kami juga menghimbau agar seluruh pelaku usaha wisata memperhatikan aspek legalitas, keselamatan wisatawan, kebersihan lingkungan, serta ketertiban umum,” pungkasnya.

Pernyataan Camat Panimbang tersebut justru membuat Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang terdiri dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Media Online Indonesia (MOI), dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang — meradang dan kecewa.

Bagi mereka, pernyataan “tidak tahu” dari camat bukan alasan, melainkan bukti lemahnya pengawasan di lapangan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi menyalahi aturan.

“Kalau camat saja bilang tidak tahu, lalu siapa yang mengawasi kegiatan wisata di wilayahnya? Jangan sampai pungli dan izin ilegal ini dibiarkan berlarut-larut,” tegas Raeynold Kurniawan, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang.

Hal senada disampaikan H. Imron, pengurus MOI DPC Kabupaten Pandeglang, yang menilai bahwa dugaan pungli di kawasan wisata seharusnya tidak terjadi bila sistem pengawasan berjalan dengan baik.

“Ini bukan sekadar parkir tanpa karcis. Ini soal wibawa pemerintah dan citra pariwisata Pandeglang. Kalau memang tidak ada izin, harus segera ditindak tegas,” tegas Imron.

Sementara itu, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menambahkan bahwa GOWI akan segera melayangkan surat resmi permohonan konferensi pers kepada Camat Panimbang untuk meminta klarifikasi terbuka dan langkah konkret dari pemerintah.

“Kami akan kawal isu ini sampai tuntas. Jangan hanya himbauan, tapi tindak nyata di lapangan. Kami juga mendesak agar seluruh pantai yang beroperasi di Panimbang diperiksa ulang izin dan pengelolaannya,” tegas Jaka.

Tak berhenti di Kasvana Beach Resort, hasil penelusuran awak media di lapangan menemukan bahwa ada beberapa pantai lain di Kecamatan Panimbang yang juga diduga belum memiliki izin resmi, di antaranya Pantai Kuntili, Pantai Batu Hideung, dan Pantai Cikujang.

Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan izin wisata di Panimbang bukan kasus tunggal, melainkan fenomena sistemik yang perlu perhatian serius dari Pemkab Pandeglang dan Dinas Pariwisata.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Camat Panimbang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Jika benar praktik pungli dan pengelolaan ilegal ini terbukti, maka publik berharap ada penertiban menyeluruh, bukan sekadar pernyataan normatif.”(Tim/red)

Karena pada akhirnya, keindahan pantai tidak akan berarti apa-apa jika di baliknya terselip praktik pungli dan lemahnya pengawasan.

(Ron-red)

Berita Terakait

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras
Bekerja Berdasarkan Kontrak Bukan Opini”, CV Fadlan Konstruksi Tegaskan Kualitas Pekerjaan Jalan Bencongan Terjamin
Pertanyakan Legalitas JDEYO Billiard & Cafe, Langkah Kontrol Sosial LSM Pelopor Terganjal Sikap Tertutup Pengelola
Polresta Tangerang Ungkap Kasus Kematian Pelajar di Muara Kaliadem, 14 Orang Diamankan

Berita Terakait

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:37 WIB

Bekerja Berdasarkan Kontrak Bukan Opini”, CV Fadlan Konstruksi Tegaskan Kualitas Pekerjaan Jalan Bencongan Terjamin

Minggu, 19 April 2026 - 09:28 WIB

Pertanyakan Legalitas JDEYO Billiard & Cafe, Langkah Kontrol Sosial LSM Pelopor Terganjal Sikap Tertutup Pengelola

Jumat, 17 April 2026 - 18:21 WIB

Polresta Tangerang Ungkap Kasus Kematian Pelajar di Muara Kaliadem, 14 Orang Diamankan

Berita Terabru