Proyek Pembangunan Betonisasi Peningkatan Jalan Wanasari – Cibogo Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

- Penulis

Jumat, 27 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Kabupaten Subang – Proyek pembangunan Betonisasi peningkatan jalan Wanasari – Cibogo. Kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan diwilayah Kecamatan Cipunagara dan Kecamatan Cibogo. Tepatnya di wilayah desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara dan desa PadaAsih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang – Jawa Barat.

Proyek pembangunan peningkatan jalan melalui Dinas PUPR Kabupaten Subang – Jawa Barat senilai Rp 3.036.000.000 dari anggaran dana APBD tahun 2021 yang ditunjuk sebagai pelaksana CV. Usaha Family. Proyek peningkatan jalan tersebut, diduga Proyek pembangunan peningkatan jalan dikerjakan asal jadi, dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui Dinas PUPR yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang – Jawa Barat.

“Pekerjaan sudah berjalan dua minggu, panjang kurang lebih 1000 meter, lebar empat meter, ketinggian 20 centimeter, Namun Dalam pantauan awak media proyek Tersebut Ada kejanggalan, Diduga aitem aitem yang tertuang Tidak maksimal,


Saat awak media konfirmasi ke salah satu mandor pekerja, Yudi mengatakan Kalau besi pakai besi 10, besi ulir 16, kalau mau lebih jelas lagi langsung ke Pak Endim dan Udi aja,” ucap Yudi selaku mandor pekerja kepada awak media, Sabtu (21/08/2021).

Salah satu Aktivis Dari Jakarta Lanang Sejagad, mengatakan, kegiatan proyek pembangunan peningkatan jalan Wanasari – Cibogo ini diduga ada kejanggalan speksifikasi teknik pekerjaan, ada beberapa aitem yang tidak di lakukan oleh kontraktor. Diduga pemakaian adonan beton Tidak maksimal, Sehingga menimbulkan Keretakan yang baru saja dikerjakan. Selain itu benol, besi, makadam dan tidak adanya pembersihan. Hal ini, kurangnya pengawasan dari pihak dinas terkait.

“Proyek Pembangunan jalan ini harus di evaluasi Inspektorat, karena proyek betonisasi tersebut di kerjakan asal jadi, di sinyalir merugikan keuangan negara. Dan, seharusnya proyek Dinas PUPR ini menjadi sarana pendukung berfungsinya ekonomi yang di rasakan oleh masyarakat, tapi yang ada malah merugikan masyarakat,” pungkasnya, Senin (23/08/2021).

Lanjut, Lanang Sejagad, dalam relaksasi proyek betonisasi tersebut banyak di temukan kejanggalan di badan Jalan Rabat beton. Proyek pembangunan betonisasi ini sehingga bisa di katakan tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

“Untuk pencegahan terjadinya kegagalan kontruksi, oleh karena itu sebagai praktisi kontruksi secara etika profesi dan profesionalisme harus benar – benar bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya,” ujarnya.

Lanang menambahkan, kami harap Inspektorat, BPKD, Kejaksaan agar menindak lanjuti dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan tersebut, sesuai undang undang di negara ini, karena di duga ada indikasi Korupsi,” tandasnya.

Sesuai peraturan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008, No.2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi dan pasal 11 khususnya peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang – Undang 20 tahun 2001 perubahan Undang – Undang 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan melawan hukum memperkaya diri, orang badan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

( Team )

Berita Terakait

Pemerhati Hukum dan Ketua DPN LSM Minta Polis Usut Blokade Gerbang, Rusak CCTV hingga Lempar Kotoran: Demo di PT Pemi AW Balaraja Dikritik
Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Berita Terakait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:35 WIB

Pemerhati Hukum dan Ketua DPN LSM Minta Polis Usut Blokade Gerbang, Rusak CCTV hingga Lempar Kotoran: Demo di PT Pemi AW Balaraja Dikritik

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Berita Terabru