Penabanten.com, Serang – Warga Kampung telaga Desa bandung Boboko mengeluh adanya biaya pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana program tersebut gratis dari pemerintah, Senin 05/02/2025
Keluhan tersebut di sampaikan oleh warga yang berinisial YN warga desa Telaga, menyampaikan Ke Awak Media Bahwa bikin sertifikat PTSL ini di minta 1.000.000 sampai 1.500.000
“Saya di minta uang Sebesar 1.000.000 dan 1.500.000 Pokonya jutaan di minta nya sama Perangkat desa tapi sampai sekarang Sertifikat belum jadi ‘” Ungkap YN warga telaga desa bandung.
Di tempat terpisah insial JK mengatakan bahwa bikin sertifikat ini juga di minta 2.500.000 sama Oknum Perangkat Desa Mahfud dan ketua RT
Sambung JK “Saya di minta uang sama ketua RT dan perangkat desa Bandung 2.500.000 untuk Pembuatan Surat Tanah Saya Program sertifikat dan sampai sekarang Pun program sertifikat itu belum jadi juga'”ungkap JK ke awak media
Senasib insial RA warga desa bandung pasar mengatakan ke awak media
Ya pak saya di minta uang 2.000.000,. Dua juta sama staf desa[Fina] dan Lastri untuk Membuat sertifikat Tanah tapi untuk sekarang saya baru ngasih 1.000.000,. Satu juta Karena sampai sekarang sertifikat belum juga Jadi ,” ungkap RA
Hari selasa tanggal 04 /02/202/. Wartawan pun langsung menemui Staf Desa dan Sekdes di kantor desa bandung namun saat di temui Staf dan Sekdes tidak ada..
wartawan langsung ke tempat kediaman Sekdes Lukman di Kampung cangketek “Sekdes pun ” tidak Ada Di Rumah
Di Hari yang sama Wartawan pun langsung Menemui PJ Di kecamatan bandung untuk konfirmasi terkait PTSL ke kepala Desa PJ
Saat di konfirmasi mengatakan'” kalau Masalah program PTSL saya tidak tau karena saya baru menjabat beberapa bulan. tapi kalau Masalah PTSL ini saya juga sudah di panggil sama pihak kepolisian polres serang untuk di mintai keterangan Terkait hal ini untuk masalah program ini lagi di tangani oleh polres serang'” ungkap” PJ Desa Bandung
Aparat penegak Hukum polres Serang harus bertindak tegas terkait adanya Dugaan pungli ptsl yang di lakukan oleh oknum perangkat desa Bandung boboko kecamatan bandung Kabupaten Serang
Berdasarkan Pasal Dalam KUHP yang mengatur pungli adalah Pasal 368 ayat 1. Pasal ini mengatur bahwa siapapun yang memaksa atau mengancam orang lain untuk memberikan sesuatu, terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Selain itu, pungli juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungli merupakan tindakan korupsi dan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
Dewan Redaksi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
