Pendamping PKH Desa Badak anom Di duga pungli.

- Penulis

Minggu, 20 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Tangerang – Progam Keluarga harapan, ( PKH ) yang di prioritaskan keluarga miskin, ( KM ) bantuan bansos gegerkan dengan adanya dugaan pungli berjamaah terhadap penerima manfaat ( KPM ).

saat di konfirmasi oleh awak media minggu lalu warga desa badak anom, inisial ibu MA, Mengatakan ya saya juga bingung kenapa setiap saya mendambatkan uang PKH tidak pernah tau buku PKH Itu seperti apa, apalagi kartu ATM nya. Saya pernah tanya sama pengurus atau pendamping PKH, malah jawabnya ngga jelas seperti ada yang di rahasiakan kepada saya. Karna saya ngga ngerti saya diam sajah, tapi di sisi lain ada kebohongan dibalik semua ini.” ungkap ibu MA.

Awak media lanjut konfirmasi. Ke yang bernama deni sebagai ketua PKH Kecamatan Sindang jaya. Deni tersebut mengatakan nanti saya jembatani ke rekan rekan,” kata deni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Halsenada, minggu tanggal 21 september 2020 angkat bicara LSM ( SOAK. SOLIDARITAS ANTI KORUPSI ) herman arab akan berikan surat dugaan pungli yang di lakukan oleh pendamping PKH, dan tidak kemungkinan terjadi di beberapa tempat lain. Tentunya harus segera di gali dan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para ketua kelompok PKH kepala bidang program bantuan jaminan sosial harus bisa mempertaggung jabkan perbuatan yang melawan hukum.

“Program PKH adalah program pemerintah pusat, untuk membantu masyarakat keluarga miskin ( KM ) yang harus di sejahtrakan bukan di bodoh bodohi. Bagi siapa saja pelakunya yang melakukan pungli segera laporkan dan di proses hukum sesuai UU yang berlaku,” Herman Arab dengan nada kesal Tandasnya.

( AT9 )

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru