Penabanten.com, Pandeglang — Keterisolasian wilayah Patia akibat banjir musiman kembali menjadi penanda kegagalan tata kelola pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (23/01/2026) ini menegaskan bahwa bencana tahunan tersebut tidak lagi layak dipahami sebagai fenomena alam semata, melainkan sebagai konsekuensi dari kelalaian struktural dalam perencanaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan hak dasar warga negara.
Desa Idaman, Kecamatan Patia, tercatat sebagai wilayah dengan dampak paling signifikan. Genangan air yang berlangsung dalam waktu lama tidak hanya melumpuhkan jalur transportasi, tetapi juga mendorong masyarakat ke dalam situasi darurat kemanusiaan yang nyata dan berbahaya.
Kepala Desa Idaman, Ilman, mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya terpaksa menggotong seorang ibu yang baru saja melahirkan dari Kampung Tongkol menuju Kampung Karangtengah demi memperoleh layanan kebidanan. Jarak sekitar dua kilometer harus ditempuh secara manual akibat lumpuh totalnya akses jalan.
“Dalam kondisi seperti ini, kami tidak memiliki alternatif lain. Seluruh jalur terendam dan kendaraan tidak dapat melintas, sehingga ibu yang baru melahirkan harus dibawa secara gotong royong agar bisa mendapatkan pertolongan medis,” ujar Ilman.
Situasi serupa juga dialami wilayah lain di Patia. Ihwan, warga Desa Pasirgadung, menuturkan bahwa luapan Sungai Cibeureum belum menunjukkan tanda-tanda surut sejak Selasa (20/01/2026). Genangan yang terus berulang menghambat aktivitas masyarakat, khususnya akses menuju Desa Surianeun dan Desa Pagelaran yang hingga kini masih terganggu.
“Air Sungai Cibeureum terus meluap dan menutup jalur utama menuju Surianeun dan Pagelaran. Kondisi ini membuat warga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari,” kata Ihwan.
Ia menjelaskan bahwa meluapnya sungai tersebut disebabkan oleh pendangkalan alur sungai serta tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Akibatnya, kapasitas sungai tidak lagi memadai untuk menampung debit air, terutama saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Situasi ini memperparah genangan yang menutup ruas jalan, satu-satunya penghubung antarwilayah.
“Pendangkalan sungai dan penumpukan sampah menjadi faktor utama yang membuat Sungai Cibeureum kehilangan daya tampungnya,” paparnya.
Keprihatinan mendalam juga disampaikan Kasman, warga Kampung Dungushaur, Surianeun. Ia menilai bahwa banjir berkepanjangan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama para petani yang berulang kali mengalami gagal panen akibat banjir musiman. Ketergantungan warga terhadap jalur transportasi yang terendam memperluas dampak bencana, mulai dari sektor ekonomi hingga pendidikan.
“Banjir ini bukan berlangsung satu atau dua hari, melainkan hampir dua pekan dan belum pernah benar-benar surut. Padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Surianeun dan Pagelaran,” ungkap Kasman.
Kasman mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret melalui normalisasi Sungai Cibeureum serta pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.
“Tanpa penanganan yang menyeluruh, bencana serupa akan terus berulang dan memperburuk kondisi sosial masyarakat Patia. Situasi ini mencerminkan absennya pendekatan pembangunan yang berkeadilan wilayah,” tuturnya.
Sebagai putra daerah Patia yang berkiprah di dunia jurnalistik, Kasman menegaskan bahwa ketika banjir musiman dibiarkan menjadi rutinitas tanpa solusi jangka panjang, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar infrastruktur, melainkan hak dasar warga negara atas keselamatan, mobilitas, dan martabat hidup.
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak dapat terus berlindung di balik narasi bencana alam, sementara persoalan pendangkalan sungai, tata kelola limbah, dan minimnya intervensi teknis dibiarkan tanpa penyelesaian,” tegasnya.
Menurutnya, Patia tidak membutuhkan belas kasihan sesaat atau bantuan darurat yang bersifat temporer. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik, keseriusan perencanaan, serta tindakan nyata yang berpihak pada keselamatan manusia.
“Selama persoalan ini terus diabaikan, Patia akan tetap terisolasi—bukan semata oleh air, melainkan oleh kegagalan kebijakan,” pungkas Kasman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
