KNPI Desak Penundaan Pilkades Se Provinsi Banten

- Penulis

Senin, 2 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.comKota Serang, Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 terpaksa mengalami penundaan beberapa kali karena hingga saat ini pemerintah sedang fokus dalam penanganan wabah pandemi Covid 19.

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Banten berharap seluruh kepala daerah Bupati segera mengeluarkan keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dikeluarkan oleh bupati karena ada Keputusan penundaan Pilkades sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 114/3417/BPD, tanggal 27 Juli 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan pergantian antar waktu pada masa perpanjangan penerapan PPKM level 4,3,2 dan, 1,” terang Sekretaris DPD KNPI Banten Isak Newton

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan Isak, pihaknya berharap terjadi penundaan pelaksanaan Pilkades demi keselamatan dan kepentingan seluruh masyarakat.

“Saat ini, kita masih berperang melawan pandemi, kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah”.

“Kalau Pilkades dipaksa di gelar, kami khawatir akan terjadi kerumunan yang nantinya menciptakan cluster baru penyebaran Covid 19. Siapa yang siap bertanggung jawab,” tandasnya

Pada prinsifnya kami tetap mendukung pelaksanaan Pilkades digelar sebagai bentuk demokratisasi suara masyarakat untuk memilih pemimpin. Tapi jangan lantas, kesehatan dan keselamatan masyarakat dikorbankan. Tunda dulu saja Pilkadesnya sampai benar benar kita terbebas dari zona pandemi,” lanjut Isak Newton.

“Selanjutnya, dalam Penundaan pilkades tahun 2021 buat diakhir tahun mudh mudahan cofid 19 sudah hilang diakhir tahun ini,” tutupnya. (Ris)

Berita Terakait

Pemerhati Hukum dan Ketua DPN LSM Minta Polis Usut Blokade Gerbang, Rusak CCTV hingga Lempar Kotoran: Demo di PT Pemi AW Balaraja Dikritik
Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Berita Terakait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:35 WIB

Pemerhati Hukum dan Ketua DPN LSM Minta Polis Usut Blokade Gerbang, Rusak CCTV hingga Lempar Kotoran: Demo di PT Pemi AW Balaraja Dikritik

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Berita Terabru