Penabanten.com, Banten – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan, Program Sekolah Gratis untuk memastikan tidak ada yang putus sekolah di Provinsi Banten. Sebagai upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Provinsi Banten yang unggul dan berdaya saing tinggi untuk topang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat menjadi narasumber talkshow Banten Bicara TVRI Banten dengan tema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten untuk Masa Depan”
“Sejak kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH beralih ke provinsi pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten harus menyiapkan solusi konkret. Salah satunya adalah sekolah gratis. Rata-rata lama sekolah kita masih 9,18 tahun. Ini artinya, masih banyak anak-anak yang berhenti sekolah setelah SMP,” ujar Andra Soni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andra Soni menjelaskan, jumlah sekolah negeri saat ini belum mencukupi daya tampung seluruh siswa baru. Dari 179.000 pendaftar tahun ini, hanya 80.000 yang dapat diterima di sekolah negeri. Sisanya diarahkan ke sekolah swasta yang kini didukung penuh pemerintah melalui pembiayaan sebesar Rp250.000 per siswa per bulan di wilayah Tangerang Raya. Biaya tersebut mencakup SPP, uang gedung, daftar ulang, dan kegiatan siswa.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Oleh karena itu, kita gandeng sekolah swasta sebagai mitra untuk solusi jangka pendek, sambil ke depan kita tambah ruang kelas dan bangun Unit Sekolah Baru (USB),” jelas Andra Soni.
Andra Soni menekankan bahwa kualitas pembelajaran tetap menjadi prioritas. Setiap ruang kelas dibatasi maksimal 36 siswa dengan ukuran 8×9 meter, untuk menjaga kenyamanan dan efektivitas belajar.
Di sisi lain, lanjutnya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga diperbarui melalui skema domisili zonasi yang lebih fleksibel, serta jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Verifikasi data dilakukan berbasis nilai akademik dan data DTKS untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran.
Terkait teknis pelaksanaan, jelas Andra Soni, Pemprov Banten telah membuat kesepahaman dengan sekolah swasta, serta dana pendidikan disalurkan secara langsung berbasis siswa melalui sistem virtual account. Sekolah dilarang melakukan pungutan tambahan, dan uang pendaftaran yang sempat ditarik sebelum program ini berjalan wajib dikembalikan kepada wali murid.
“Kalau ada sekolah yang masih memungut biaya di luar ketentuan, silakan laporkan ke kami. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini,” tegas Andra Soni.
Dikatakan, peningkatan SDM menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta realisasi investasi yang tinggi, Provinsi Banten memerlukan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Pada triwulan pertama 2025, realisasi investasi Banten telah mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun. Program Pendidikan Gratis diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Andra Soni menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program itu agar dapat terus berlanjut hingga mencakup kelas XI dan XII di tahun-tahun mendatang. “Kita ingin semua anak di Provinsi Banten punya akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan,” pungkasnya.
