Diduga Bansos PKH Di Desa Cipinang Kecamatan Angsana Disinyalir Sarat Korupsi

- Penulis

Sabtu, 3 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Pandeglang – Lagi-lagi program bantuan sosial keluarga harapan desa Cipinang dipertanyakan beberapa KPM, karna kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) dari kordinator kecamatan (korcam) pendamping PKH sehingga membuat masyarakat/ KPM bertanya-tanya, pasalnya kartu ATM milik beberapa KPM PKH hampir dua tahun tidak mendapatkan lagi bantuan tersebut.

AS selaku KPM PKH yang sebelumnya selalu mendapatkan bantuan PKH namun sudah hampir dua tahun ini ibu AS tidak mendapatkan, ibu AS juga sering menangkan kepada ketua RT terkait kartu ATM yang di pegang ketua RT tersebut namun tetap jawabannya belum masuk alias saldonya masih kosong.

” Saya kan sebelumnya tidak pernah pegang kartu ATM PKH karena kartu tersebut di pegang oleh ketua RT karena saya tidak bisa untuk mengecek sendiri masuk ya bantuan atau belum, berulang kali saya menanyakan kepada pak RT namun jawabannya tidak memuaskan saya, ahirnya belum lama ini kartu tersebut saya ambil dari ketua RT dan saya minta bantuan kepada LSM dan wartawan untuk mengecek apakah benar rekening saya ini sudah tidak aktif atau sudah di blokir, setelah saya di bantu dan di cek langsung ke bank BTN Pandeglang di print out ternyata dari mulai tahun 2020 sampai 2022 keluar masuk uang ke buku rekening saya ada tertera jelas, disitu saya heran kemana uang tersebut sementara saya sendiri tidak menerima sampai saat ini” ungkapnya ke awak media pada Kamis 01/06/2023

Bukan hanya ibu As aja ada juga beberapa KPM lain yang meminta bantuan ke pihak lembaga swadaya masyarakat meminta buku-buku rekeningnya di cek langsung ke pihak Bank BTN dan hasilnya semua sama kartu tersebut masih aktif dan ada data keluar masuk uang ke buku rekening tersebut.

Sementara pendamping PKH kecamatan Angsana Dudi susah untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kartu ATM PKH yang diduga sebelumnya dikuasainya.
Menurut Aan Andrian selaku aktifis FPR membenarkan sulitnya konfirmasi dengan pihak korcam PKH kecamatan Angsana jadi sulit untuk dimintai bantuan kepentingan masyarakat khususnya KPM yang notabene kewajiban korcam sesuai SK nya selaku koordinator pendamping PKH di kecamatan Angsana.

” Saya heran kepada pendamping PKH kecamatan Angsana ini kenapa sangat sulit ketika masyarakat meminta bantuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sendiri, pantas saja masyarakat KPM PKH meminta bantuan ke kantor aktifis kami.hal ini jujur saya menduga keras bahwa pendamping PKH yang ada di desa Cipinang ini bermain belakang dan saya juga menduga banyak bantuan PKH ini di gelapkan oleh oknum Pendamping, maka dengan hal ini saya akan membuktikan untuk melaporkan ke pihak penegak hukum biar masalah ini bisa terungkap jelas” tegasnya.

Sementara Dudi selaku pendamping PKH kecamatan Angsana sangat sulit untuk di konfirmasi, sementara kordinator kabupaten Pandeglang Novan dikala dimintai penjelasan kaitan dengan KPM PKH desa Cipinang dia juga tidak memberitahu jawaban yang memuaskan malah kayak bola pingpong.

” Cb k korcam ny aja pak…skr mah korkab tak bisa ngecek sebab tak diberi akses untuk ngecek s kab…itu bisa di cek oleh SDM di wil kerjanya..ini no pak Dudi korcam ny ya” katanya melalui pesan WhatsApp.

Ketika di jelaskan kepada kordinator kabupaten Pandeglang sulitnya konfirmasi kepada korcam ansaana yaitu saodara Dudi.

” Masa sih pak…? Yg saya tahu org ny baik dan welcome pak, sy jg dlm aplikasi hanya bisa mengakses sesuai domisili ke puguh pak…tak bisa menjangkau semua kabupaten…itu yg sedang Qt usahakan& upayakan k pusat spy korkab bisa menjangkau bisa menjangkau seluruh kec…” Imbunya. Via WhatsApp Sabtu 03/06/2023

Korkab juga menyarankan untuk berkomunikasi dengan operator kabupaten pak Lukman.

Sementara informasi hari ini dari masyarakat desa Cipinang korcam Angsana sedang mengumpulkan para KPM PKH belum tahu untuk apa dan arahnya kemana karna setelah banyak wartawan yang konfirmasi terhadapnya tidak satupun yang di jawab sampai berita ini di terbitkan.

(Ron)

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru