Terkait Sistem Pengamanan, Kapolda Banten Jalin Kerjasama dengan Bank Indonesia

- Penulis

Jumat, 16 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.comSerang, Perwakilan Bank Indonesia (BI), Kamis (15/4/21) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Banten yang meliputi bidang keamanan, pengawasan, dan tindak pidana terhadap uang rupiah.

Penandatanganan Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja dengan Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho S.H.,M.H.,M.B.A dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Asep Nana Mulyana, SH.M.Hum

Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawalan Barang Berharga Milik Negara (BBMN), Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengelolaan Uang Rupiah, Pelaksanaan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Terkait Sistem Pembayaran dan Kegiatan Valuta Asing Bukan Bank, Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah, dan Tindak Pidana dan/atau Pelanggaran Terhadap Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perjanjian kerjasama ini, dalam mendukung pemulihan ekonomi Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai rupiah dan juga stabilitas sistem keuangan.

“kami meyakini kunci sukses optimisme Untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Banten akan ditentukan oleh lima faktor, yang pertama yaitu pelaksanaan vaksin yang mampu meredam pandemi covid 19, yang kedua adalah berjalannya engine of duty di sektor industri pengolahan perdagangan konstruksi transportasi dan juga pergudangan, yang ketiga percepatan realisasi APBD terutama berfokus pada upaya untuk mendorong konsumsi dan juga belanja pemerintah, yang keempat dukungan lembaga pembiayaan untuk pembiayaan ekonomi dan yang ke lima adalah digitalisasi ekonomi sebagai new engine of duty mencakup sektor UMKM dan juga elektronifikasi ekonomi dan keuangan daerah khusus di Provinsi Banten,”Kata Erwin

Erwin mengatakan bahwa ia percaya sinergi dan kerjasama antar semua pihak menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Karena kami melihat tugas-tugas Bank Indonesia memerlukan pendampingan dari kepolisian TNI kejaksaan tinggi dan juga aparat penegak hukum lainnya

Sementara itu Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho S.H.,M.H.,M.B.A menyampaikan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dibidang moneter sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

“Bank Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta turut mendukung kebijakan ekonomi nasional dan pembangunan nasional pencapaian tersebut juga diikuti dengan semakin meningkatnya berbagai ancaman terhadap bangsa Indonesia khususnya terkait gangguan Kamtibmas baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan dengan modus baru yang lebih canggih sebagai dampak dari semakin kompleksitasnya transaksi keuangan,”Kata Rudy Heriyanto

Lebih lanjut Rudy Heriyanto mengatakan bahwa Polri sebagai pemelihara Kamtibmas dan penegak hukum memiliki peran yang sangat vital untuk dapat menjamin keamanan aset dan keberlangsungan kegiatan operasional bank Indonesia

“Pada tahun 2019 yang lalu telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Polri nota kesepahaman ini telah menjadi pedoman kerja bagi kita dengan ruang lingkupnya meliputi tukar-menukar data dan informasi penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta manajemen pengamanan,”ujar Rudy Heriyanto

Selanjutnya Rudy Heriyanto menjelaskan penandatanganan pedoman kerja dan pedoman teknis ini sangat strategis selain menjadi sarana memperkuat sinergitas dan kerjasama dalam pemeliharaan Kamtibmas juga merupakan perwujudan komitmen dalam mengawal kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional( Ris)

Berita Terakait

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno
Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar
Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang
Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang
Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar
RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor
Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terakait

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:32 WIB

Pihak PT Gradya Murni Utama, Meilina Tourisina Dampingin Kantor Hukum Firdaus Oiwobo, S.H., dan  Partner Sukses Ratakan Lahan Jungjing

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:12 WIB

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hadir Layanan Kansultan Hukum Gratis Hari Fastival Bukan Bung Karno

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:13 WIB

Setelah 12 Tahun Menanti, Eksekusi Lahan Milik PT Gardya Murni Utama Berhasil Robohokan Bangunan liar  Berjalan Lancar

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:25 WIB

Pilih Fokus Sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. H. Mohammad Nur Kholis Mundur Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:52 WIB

Gren Opening Lesehan KHAYIRA: Destinasi Kuliner Baru Masakan Sunda Asli di Kabupaten Tangerang

Kamis, 7 Mei 2026 - 16:00 WIB

Ketum LSM Geram Bersama 7 LSM  Pimpin Demo Tolak Pemiskinan Rakyat, Puluhan Aktivis Datangi DPRD Tangerang Soroti Kenaikan BBM Tak Wajar

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:10 WIB

RDP Polemik 126: DPRD Tekankan Pentingnya Izin Resmi demi Menjaga Kepercayaan Investor

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:49 WIB

Proyek Seragam Dinas Diduga “Dikunci” untuk Vendor Titipan, UMKM Tangerang Protes Keras

Berita Terabru