Oknum Kades Karangsari Diduga Kuat Dapat Jatah Puluhan Juta Rupiah Di Setiap Turun Bantuan BPNT & PKH

- Penulis

Senin, 24 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

penabanten.com, Pandeglang – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dirubah (KEMENSOS) menjadi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang di salurkan melalui Pos Indonesia sebesar Rp 600.000 banyak memicu kegaduhan di sejumlah daerah khususnya di Desa Karangsari Kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang provinsi Banten.Minggu (08/03/2022).

Perlu diketahui, berdasarkan aturan terbaru dari KEMENSOS Para KPM tidak lagi diharuskan menukarkan uangnya ke e-Warung atau Agen namun juga boleh membelanjakan uang yang diterimanya untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.

Namun hal ini malah dijadikan kesempatan oleh para oknum perangkat desa dan kepala desa Karangsari.Barcode yang diterima dari PT Pos banyak yang hilang hal itu diduga kuat adanya penggelapan oleh para oknum Prades demi untuk merau ke untungan pribadi dan golongan, banyaknya barcode yang tidak diterima oleh KPM kini menjadi polemik besar, hasil penelusuran aktivis dan wartawan di lapangan banyak ditemukan para KPM BPNT dan KPM PKH yang awalnya menerima sementara Dari awal tahun 2023 tahap pertama dan tahap dua banyak yang tidak menerima sementara di data BNBA atau data barcode dari PT Pos jelas ada tertera nama-nama KPM PKH dan BPNT menerima.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aan Andrian selaku aktivis FPR (Front Pendamping Rakyat) kabupaten Pandeglang sudah mengantongi data-data sekaligus puluhan surat pernyataan para KPM PKH dan BPNT Desa Karangsari Kecamatan Angsana yang tidak menerima sementara di data sudah jelas-jelas ada nama-nama penerima manfaat ( KPM).

Sesaat media mendatangi kediaman beberapa penerima bansos yang salah satu berinisial (AR) yang berdomisili di kampung karang Toman, Karangsari dan kampung awilega, dirinya menjelaskan, bahwa, banyak KPM di Desa Karangsari yang awalnya menerima namun semenjak tahun 2022-2023 banyak yang tidak mendapatkan semenjak turunya barcode jika banyaknya KPM yang diduga barcode di gelapkan dan di cairkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka hal wajar jika kepala desa mendapat jatah puluhan juta rupiah per pencairan dana bansos tersebut. Ungkap beberapa KPM.

Saat Tim media mengkonfirmasi kepada aktivis FPR kabupaten Pandeglang Aan Andrian ia menjelaskan, Kami meminta Mentri Sosial Republik Indonesia (Mensos. RI) Ibu Tri Rismaharini untuk turun langsung ke jekasaan negri kabupaten Pandeglang kami semua berharap kejaksaan negeri Pandeglang dalam menangani kasus dugaan pungli dan penggelapan bansos harus bertindak tegas menangani kasus ini jelas korbannya warga miskin, jadi pihak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan negeri Pandeglang diminta segera menindak tegas oknum kepala desa Karangsari agar segera di tindak tegas.

Lebih lanjut, mentri sosial, Ibu Tri Rismaharini, jangan lemah harus menindak tegas oknum oknum Prades dan kepala desa Karangsari dan petugas Baik PKH atau BPNT di desa yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran Bansos. Mensos harus segera melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait sebagai upaya perbaikan agar publik percaya.

Masih kata aktivis Aan Andrian Perlu di ketahui, di desa Karangsari kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang sudah Darurat Mafia Bansos, Kami berharap kepada Kemensos RI apabila ada petugas bansos yang menjadi mafia bansos, ibu Risma selaku Mensos lebih tanggap dan tidak main-main, agar APH di kabupaten Pandeglang provinsi Banten utamanya Kejari Pandeglang cepat dalam penanganan kasus penyelewengan bansos dan cepat diproses secara hukum dan tidak lambat” Pungkasnya kepada awak media.

Sementara kepala desa Karangsari sampai berita ini di terbitkan susah dimintai keterangan sampai no WhatsApp wartawan pun di blokir.

(Ron)

Berita Terakait

Momen HUT ke‑62 Partai Golkar, Ketua Dewan DPRD kabupaten Tangerang Berikan Bantuan Kepada Puluhan Pengemudi Ojek Online
Siapkan Fondasi Politik Jangka Panjang; PKB Se‑Tangerang Raya Percepat Kesiapan Kader Menuju Pemilu Serentak 2029
Belum Transparan, Warga Gembong Minta Koordinator Pengelolaan Limbah PT Mayora Diganti
Siswa Man 1 Tigaraksa, Ihda Mawaddatussyajalah Maju Sebagai Duta Anak Kabupaten Tangerang
Proyek Hutan Bambu Cisoka  Anggaran Rp1,8 Miliar Disorot Squed : Baru Berupa Pemadatan Lahan, RDP Minta Kejelasan Audit
HUT RI ke-81 di Suvarna Sutera Berlangsung Meriah, PT Putra Aidil Karya Abadi (PAKA) Sampaikan Apresiasi
Buktikan Kualitas Baik, Dedy Apiandi Putra Sopian Hadi Ketua Katar Desa Cisoka Siap Jalankan Tugas Mulia Tugas Paskibraka 2026
HUT ke-3 Lensa Bumi.com: Semakin Kokoh Menjadi Suara Masyarakat yang Terpercaya

Berita Terakait

Minggu, 15 November 2026 - 22:52 WIB

Momen HUT ke‑62 Partai Golkar, Ketua Dewan DPRD kabupaten Tangerang Berikan Bantuan Kepada Puluhan Pengemudi Ojek Online

Minggu, 15 November 2026 - 21:04 WIB

Siapkan Fondasi Politik Jangka Panjang; PKB Se‑Tangerang Raya Percepat Kesiapan Kader Menuju Pemilu Serentak 2029

Selasa, 3 November 2026 - 19:40 WIB

Belum Transparan, Warga Gembong Minta Koordinator Pengelolaan Limbah PT Mayora Diganti

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:30 WIB

Siswa Man 1 Tigaraksa, Ihda Mawaddatussyajalah Maju Sebagai Duta Anak Kabupaten Tangerang

Rabu, 2 September 2026 - 22:12 WIB

Proyek Hutan Bambu Cisoka  Anggaran Rp1,8 Miliar Disorot Squed : Baru Berupa Pemadatan Lahan, RDP Minta Kejelasan Audit

Senin, 17 Agustus 2026 - 14:12 WIB

HUT RI ke-81 di Suvarna Sutera Berlangsung Meriah, PT Putra Aidil Karya Abadi (PAKA) Sampaikan Apresiasi

Minggu, 16 Agustus 2026 - 09:12 WIB

Buktikan Kualitas Baik, Dedy Apiandi Putra Sopian Hadi Ketua Katar Desa Cisoka Siap Jalankan Tugas Mulia Tugas Paskibraka 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:40 WIB

HUT ke-3 Lensa Bumi.com: Semakin Kokoh Menjadi Suara Masyarakat yang Terpercaya

Berita Terabru