Penabanten.com, Banten – Dalam melakukan reformasi di bidang hukum yang bertujuan agar menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum, Tim Saberpungli Kepolisian Daerah (Polda) Banten terus berupaya mensosialisasikan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Senin (30/09/2019).
Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir, Msi melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Edy Sumardi Priadinata mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk pencegahan, pemberantasan pungutan liar (pungli) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 dan memberikan himbauan tentang pelayanan publik dalam UU No.25 tahun 2009.
“Sosialiasi dan himbauan ditujukan agar masyarakat dapat memahami bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polri adalah free (gratis) di luar ketetapan yang sudah ada, saat masyarakat berada di bagian pelayanan publik seperti halnya pelayanan SIM, SKCK dan Laporan Kepolisian,” jelas Kabid Humas Polda Banten kepada awak media.
Dirinya menjelaskan kegiatan tersebut agar terwujudnya pelayanan publik pada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbebas dari pungli.
“Bahwa masyarakat merasa nyaman dengan tidak adanya pungutan liar serta agar masyarakat awam lebih mengerti apa itu pungli sehingga tercapai tujuan yang diharapkan pimpinan,” jelasnya.
Lebih lanjut Edy mengungkapkan menghimbau masyarakat jangan takut melaporkan apabila mengetahui atau melihat ada instansi manapun termasuk polisi yang melakukan pungutan liar/pungli yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
“Dimana satgas saber pungli yang terbentuk ini merupakan atensi pimpinan tertinggi Polri dari Bapak Presiden dengan menekan dan meniadakan segala bentuk praktik pungli,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan adanya satgas saber pungli ini, citra pelayanan publik menjadi lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat pun lebih transparan serta akuntabel. “Dan dapat memberikan perubahan terhadap setiap pelayanan publik dimana mewujudkan pelayanan yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih,” pungkasnya. (Bidhumas)
