Gubernur WH: Sampaikan Ke Publik Secara Transparan

- Penulis

Rabu, 11 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penabanten.com, Serang “Saya berupaya membangun peradaban baru di pemerintahan,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam sambutan Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten KP3B ,Curug, Kota Serang (Rabu, 11/3/2020).

“Good government salah satunya soal hukum, keadilan dan transparansi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH perintahkan aparatur Pemprov Banten untuk tidak ragu melakukan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi Banten. Menurutnya, aparatur Pemprov Banten harus paham betul bahwa tugas-tugas penyelenggaraan negara melibatkan lembaga lain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kejaksaan juga terlibat, karena mereka bisa memberikan pertimbangan. Kalau kita tidak salah dan jujur, saya kira jaksa welcome ke kita,” ungkapnya.

“Kadis (Kepala Dinas, red) jangan membawa kita ke daerah abu-abu, konsultasikan ke kejaksaan. Kalau ada proyek sampaikan ke publik secara transparan,” tambahnya.

Dikatakan, good government salah satunya soal hukum, keadilan dan transparansi. Saran dari Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) menurutnya menurut menjadi salah satu energi positif dalam mengelola pemerintahan.

“Tradisi yang kita mulai, bersahabat dalam simbiosis mutualisme. Kita hormati hak-hak fungsi kejaksaan. Saling menghormati fungsi masing-masing,” ungkap Gubernur WH.

Gubernur WH pun mengakui, kadang dirinya harus turun soal pengembalian ketika ada temuan dari BPK. Jangan sampai menjadi masalah hukum karena terlambat mengembalikan.

“Hukum itu pasti. Hukum untuk kepastian. Saya bukan kaku, tapi hati hati,” tegas Gubernur WH.

Dijelaskannya, tugas Kejaksaan tidak hanya pada penuntutan. Tetapi juga memberikan opini dan pembelaan pada masyarakat. Termasuk pula bantuan atau advokasi naskah peraturan daerah, penagihan aset pemerintah daerah, hingga penagihan BPJS.

“Semoga ke depan secara berkala teman-teman OPD dibriefing dalam rangka membangun kapasitas dan pencerahan. Dapat bekerjasama yang baik dan efektif,” pungkas Gubernur WH.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rudi Prabowo Aji mengatakan, Kejaksaan dalam penegakan hukum sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan, perdata, dan tata usaha negara.

Menurutnya, kesepakatan yang dijalin merupakan langkah penting. Jalinan kerjasama lintas sektoral agar semua agenda nasional Menuju Indonesia maju tercapai.

“Kesepakatan yang terjalin dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Terjadinya sinergi positif antara Kejati Banten dengan Pemprov Banten dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum kepada stakeholder. Salah satunya program Sangraga Bertamu. Yakni pelayanan jaksa pengacara negara ke stakeholder untuk pelayanan hukum secara aktif,” paparnya.

“Semoga MoU ini memberikan manfaat kepada kita semua,” pungkas Kajati Banten Rudi Prabowo Aji.

Sebagai informasi, Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2020 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam atau di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pemprov Banten.

Ruang lingkup kesepatan itu mencakup: bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset milik Pemprov Banten.

Turut hadir Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, para kepala OPD, Forkopimda Provinsi Banten, Para Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Banten, serta tamu undangan.

Sumber FB Pemprov Banten

Berita Terakait

Kepala Pappeda RDP Komisi IV  Perencanaan  Halte Sampah, TPST, dan Bank Sampah, Rekomendasikan Tahun 2027
RSUD Balaraja Raih Peringkat Pertama Nasional K3RS 2026, Bukti Komitmen Tingkatkan Mutu dan Keselamatan Pelayanan Kesehatan
Kemah Pemuda Desa Tingkat Kecamatan Cisoka 2026 Resmi Dibuka, Kepala Disporabudpar Ajak Generasi Muda Bangkit Menang
Camat Cisoka: Bumi Perkemahan, Bukti Nyata Dukungan Wahyu Nugraha untuk Kemajuan Pemuda Cisoka
KWRI Kab. Tangerang Sampaikan Ucapan Selamat Adan Sukses Atas Jabatan  baru  Mulyadi, SH  Sebagai Sekretaris Camat Sindang Jaya
Sekda Buka STQ Tilawah Gemilang 2026, Cetak Generasi Qur’ani Sejak Usia Dini
Sekda Soma Atmaja Buka KNPI Dragbike Kejurprov Banten Piala Bupati Tangerang 2026, Diikuti 1.000 Pembalap
Bupati Tangerang Harap PPAT Bisa Dorong Peningkatan PAD

Berita Terakait

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

Kepala Pappeda RDP Komisi IV  Perencanaan  Halte Sampah, TPST, dan Bank Sampah, Rekomendasikan Tahun 2027

Rabu, 18 November 2026 - 17:02 WIB

RSUD Balaraja Raih Peringkat Pertama Nasional K3RS 2026, Bukti Komitmen Tingkatkan Mutu dan Keselamatan Pelayanan Kesehatan

Rabu, 11 November 2026 - 11:29 WIB

Kemah Pemuda Desa Tingkat Kecamatan Cisoka 2026 Resmi Dibuka, Kepala Disporabudpar Ajak Generasi Muda Bangkit Menang

Rabu, 11 November 2026 - 10:50 WIB

Camat Cisoka: Bumi Perkemahan, Bukti Nyata Dukungan Wahyu Nugraha untuk Kemajuan Pemuda Cisoka

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:55 WIB

KWRI Kab. Tangerang Sampaikan Ucapan Selamat Adan Sukses Atas Jabatan  baru  Mulyadi, SH  Sebagai Sekretaris Camat Sindang Jaya

Selasa, 27 Oktober 2026 - 00:35 WIB

Sekda Buka STQ Tilawah Gemilang 2026, Cetak Generasi Qur’ani Sejak Usia Dini

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:03 WIB

Sekda Soma Atmaja Buka KNPI Dragbike Kejurprov Banten Piala Bupati Tangerang 2026, Diikuti 1.000 Pembalap

Senin, 24 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Bupati Tangerang Harap PPAT Bisa Dorong Peningkatan PAD

Berita Terabru