Penabanten.com, Pandeglang – Validasi dan verifikasi kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, menuai kritik tajam. Sejumlah bantuan sosial, termasuk bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), diduga kuat salah sasaran lantaran warga mampu justru tercatat sebagai penerima.
Ironi Warga Miskin Tergusur Data
Kondisi memprihatinkan dialami oleh Absar, warga Kampung Angsana, Desa Angsana. Sejak Desember 2025 hingga memasuki tahun 2026, ia mengaku tidak lagi menerima bantuan PKH, BPNT, maupun bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.
Padahal, secara ekonomi Absar sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ia tinggal di kontrakan kios pasar yang sudah tidak terpakai dan kesulitan membiayai kebutuhan sekolah anak serta dapur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Dulu saya selalu dapat, tapi sekarang tidak. Setelah saya cek ke Kepala Dusun, ternyata data saya meloncat dari Desil 1–4 menjadi Desil 5. Padahal masyarakat tahu kondisi saya. Justru sekarang yang dapat bantuan itu yang punya mobil dan rumah gedung,” ungkap Absar dengan nada kecewa.
Pemdes Mengaku Dilema
Pihak Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Kepala Dusun (Kadus) II Desa Angsana, Imron, membenarkan adanya sengkarut data tersebut. Menurutnya, pihak desa seringkali terjepit karena data penerima berasal langsung dari pemerintah pusat.
Imron telah berkoordinasi dengan Sekdes dan Pendamping PKH untuk meminta verifikasi ulang. Ia menegaskan bahwa seharusnya data dialihkan jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu, meninggal dunia, atau berstatus pensiunan TNI/Polri.
”Yang mampu secara ekonomi justru dapat, itu yang seharusnya dialihkan. Kami meminta agar Desil warga yang benar-benar tidak mampu dikembalikan ke posisi layak bantu,” tegas Imron.
Saling Lempar Kewenangan
Sementara itu, Adang selaku Pendamping PKH Desa Angsana, menyatakan bahwa kewenangan pemeringkatan Desil berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
”Itu kewenangan BPS. Memang membingungkan (lieur). Sebenarnya ada aplikasi menu sanggah di desa yang dipegang oleh bagian Kesra,” jelas Adang saat dikonfirmasi.
Langkah Lanjut
Meskipun persoalan ini telah dilaporkan sejak lama kepada pendamping dan Sekretaris Desa, hingga kini belum ada perubahan signifikan pada data di lapangan.
Menanggapi hal ini, pihak Kepala Dusun berencana melakukan evaluasi total di tingkat RT. Mereka akan mengoordinasikan temuan ini secara formal kepada:
- PT Pos Indonesia (selaku penyalur).
- Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
- Kementerian Sosial RI (sebagai tembusan).
Upaya ini dilakukan agar data penerima bantuan dapat segera diperbaiki melalui skema DTKS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
(Red)
