Penabanten.com – Tangerang, Usai menetapkan dua tersangka dalam kasus penyimpangan PKH, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Bahrudin menyerahkan jabatannya kepada Nova Elida Saragih, bertempat di aula Kejari Kabupaten Tangerang, Rabu (4/08/2021).
Nova Elida Saragih resmi menjabat Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, acara lepas sambut digelar pada Rabu (04/08/2021) di aula Kejari Kabupaten Tangerang, sementara Bahrudin dipromosikan sebagai Asisten Intel Kejati DKI Jakarta.
Nova Elida Saragih Mantan Kabid Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknis Fungsional Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, akan segera tancap gas mengikuti jejak kepala Kejari Kabupaten Tangerang sebelumnya yang telah berhasil mengungkap kasus penyimpangan bantuan sosial ( Bansos).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan Fokus bekerja secara profesional dan ingin yang terbaik dan akan meniru rekam jejak pak Bahrudin,”terang Nova Elida Saragih.
Nova berencana akan fokus menangani perkara penyimpangan bantuan sosial ( Bansos) baik yang bersumber anggaran pusat maupun yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, selain itu sambung Nova, dirinya akan melakukan konsolidasi dengan tim intelejen maupun tim pidana khusus, dan akan menerima pengaduan, masukkan yang sifatnya membangun dari pegawai maupun masyarakat pada
Aktivis LSM Kabupaten Tamgerang Apresiasi Kinerja Kejari Kabupaten Tangerang Dalam Mengungkap Kasus Penyimpangan Dana Bansos
Di Tempat terpisa KETUA UMUM LSM GERHANA INDONESIA Inuar Gumay ketika di mintak kumintar oleh sejumlah awak media terkait Di Lantik nya kajari Baru ibu Nova Elda saragih mengatakan, dirinya bersama lembaga lain siap membantu Kejaksaan Negeri tiga raksa untuk mengungkap kasus bantuan sosial ( Bansos) PKH tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada nya pihak-pihak terkait yang membantu mempermudah penyimpangan bansos PKH tersebut.
” Kami berharap Kajari Baru Kabupaten Tangerang segera mengusut indekasi keterlibatan pihak lain diantaranya oknum Bank BRI,” Sesuai bukti-bukti yang perna di lampirkan dalam Laporan LSM GERHANA INDONESIA di karnakan tidak bisa di cairkan angaran PKH tanpa pemilik atau KPM penerima manfaaf. Tetapi Hasil invesigasi di lapangan menemukan Tampa KPM bisa mencairkan uang PKH dengan bukti Rekening koran yang mana dari tahun 2017. KPM tersebut tidak mendapatkan lagi Ternyat setelah di cek Rekening koran Bahwa KPM. Masih mendapatkan dari Tahun 2018 sampai 2019 ujar Inuar Gumay
Inuar Gumay, berharap agar Kejari juga melakukan pengusutan terhadap program program bansos lainya seperti BST, BLT Dana Desa dan bantuan pangan non tunai ( BPNT), bahkan di program bantuan tunai tersebut pendamping TKSK dan PKH diduga ikut bermain Karena sampai saat ini pendamping PKH masih mengumpulkan Kartu dan mengarahkan kepada pihak lain sebagai suplayer dan agen Brilink. Ujar Inuar gumay ( Riska)
