“YLPK Perari DPC Serang Raya ” Minta Polda Banten Tangkap Pelaku Penimbunan BBM Jenis Solar Bersubsidi

Penabanten.com, Tangerang, – ada dugaan pelaku mafia migas yang diduga bermain setiap malam menggunakan armada jenis kendaraan mobil box dengan kapasitas pembelanjaan di SPBU yang melebihi kapasitas hingga mencapai empat (4) ton.

Ada dua kendaraan jenis mobil box warna kuning dan kendaraan mobil box warna merah yang sedang mingisi bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar bersubsidi yang mencapai empat (4 ) ton setiap pembelanjaan , hal ini terjadi di-SPBU “34 15603 sumur Bandung kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten. kamis malam 24 /11/22



Pasalnya hasil investigasi media Penabanten jam 00‘”00 wib, semalam kedua kendaraan tersebut dengan pengisian sangat melebihi kapasitas pada umumnya, diduga kuat akan ditimbun digudang (lapak)sebelum didistribusikan.
Diduga kuat hal tersebut sudah ada kerja sama dengan pihak pengelola SPBU.

Hal tersebut menuai kritik dari Ketua YLPK Perari DPC Serang Raya “Maulana, pembelian bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar bersubsidi yang melebihi kapasitas dengan jumlah besar itu tidak di benarkan sama halnya dengan mengambil hak masyarakat demi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.


Kami ( YLPK Perari ) menghimbau kepada Aparat Penegak Hukum ( APH) khususnya Polda Banten agar segera menindak dan menangkap pelaku yang di duga menimbun BBM jenis solar bersubsidi.

UU migas No 22 mengatur operator migas,sehingga siapa Saja yang ingin berniaga migas harus memiliki izin usaha migas di jelaskan dalam pasal 1 angka 14 No 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi (UU migas ) praktik penimbunan BBM Tampa izin termasuk kejahatan yang dilarang oleh UU migas.



Lanjut ” Maulana didalam UU migas juga jelas menyebutkan, pihak yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan, berbuatan tersebut dapat diartikan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam pasal 55 UU migas.setiap yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan dengan penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi Rp :60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah ) tutup Maulana.
( red/tim).