Penabanten.com, Tangerang – Polemik antara Menteri Hukum dan HAM Yasona M Laoly dengan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah terkait lahan Kementerian Hukum dan HAM di Kota Tangerang, menuai kritikan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Forum Aktifis Mahasiswa (FAM) Tangerang dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).
Menurut Ahmad Bustomi, Ketua Divisi Litbang FAM Tangerang, Walikota Tangerang dinilai terlalu baper (bawa perasaan). Seharusnya, semua kritikan dan masukan dari pemerintah pusat diambil sebagai bagian dari koreksi dan melakukan pembenahan agar lebih maksimal memberikan pelayanan rakyat. “Anggap saja masukan, tinggal dipilah, mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak. Jangan baper kemudian memobilisasi dukungan untuk seolah-olah membangkang pemerintah,” ujar Bustomi.
Baca Juga : LBH Pospera Banten : Walikota Tangerang Jangan Arogan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelepasan pelayanan di lokasi lahan Menkumham yang dilakukan Arief, bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap pemerintah pusat. “Ini bukti bahwa walikota itu anti-kritik,” kata Bustomi.
Senada diungkapkan Septian Prasetyo, Direktur eksekutif LBH Pospera Banten. Kata Septian, polemik tersebut dinilai tidak penting. Karena tidak ada dampak manfaat bagi rakyat. “Malah akibatnya rakyat yang berdomisili di kawasan Pengayoman yang notabene warga Kota Tangerang, menjadi tidak terlayani dengan baik. Padahal tugas walikota itu melayani warganya,” kata Septian.
Polemik tersebut, ditambahkan Septian, membuktikan bahwa Pemkot Tangerang tidak memiliki konsep yang jelas mengenai tata kota. “Sebaiknya jangan baper lah, kalau dikritik, ya terima saja sebagai bagian dari masukan positif. Jangan egois untuk mencari ketenaran,” kata Septian. ( ADS)
