Penabanten.com – Kronjo, Sejumlah warga masyarakat dan para Calon Kepala Desa Bakung Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang “Gruduk” kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Dalam aksinya tersebut, warga masyarakat dan Para Calon Kepala Desa Bakung 2021, meminta penjelasan terkait dugaan panitia yang dianggap cacat hukum, tidak transparan dan professional dalam rencana gelaran Pilkades serentak Kabupaten Tangerang.(04/09/2021)
“Kami hanya mempertanyakan kepada Ketua panitia Pilkades Desa Bakung dengan santernya diperbincangkan oleh sejumlah warga soal kasak – kusuk adanya dugaan setingan Ketua Panitia AS yang sengaja tidak transparan dalam penyusunan anggaran dan pembelanjaan keperluan ATK Pilkades,” ujar salah satu Calon Kades yang tak ingin disebutkan namanya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini pun dibenarkan oleh Suheri yang tak lain merupakan Sekertaris Panitia Pilkades Desa Bakung, yang sempat beberapa bulan lalu menyatakan pengunduran dirinya.
Menurutnya, “Sejak adanya Penundaan jadwal tahapan dan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang, saya pribadi tidak pernah diberitahukan soal hal itu,” terangnya
“Itu semua urusannya Ketua Panitia, baik berapa total anggaran Pilkades maupun jumlah pembelian ATK dan sebagainya,” ujarnya
Kami sudah sering berkoordinasi dengan Ketua Panitia tapi jawaban selalu di over ke tingkat Kecamatan,” katanya.
Oleh karena itu, wajar saja jika saat ini masyarakat dan para kandidat Calon Kades Bakung mempertanyakan kejelasan dari Ketua panitia baik itu soal Surat Suara maupun rincian biaya pelaksanaan Pilkades nantinya,” terang Suheri
Sementara itu H.Miftah selaku Ketua Panwas saat ditemui menjelaskan,” Jujur sebenarnya ini ada apa dengan Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Kronjo,
“Sejak mulai dari perekrutan Panitia hingga musyawarah pembahasan tatib saja sudah gak jelas. hal ini terbukti dengan adanya Stigma miring dari warga setempat yang menyoroti duga Ketua Panitia Pilkades melakukan Penggelapan anggaran,” jelasnya.
Ia mengatakan, mungkin dianggap Ketua Panitia (red AS) bahwa warga Desa Bakung ini dianggap tidak ada yang faham terkait regulasi Pilkades sehingga sekelas Panwas dan BPD yang otoritasnya menjalankan amanah dilarang mengetahui kinerja Panita, ”tandas H.Miftah
“Dan yang perlu digaris bawahi apa salahnya sih Ketua Panitia jujur, jika surat suara baru dibuat atau anggaran dipakai terlebih dahulu olehnya untuk kebutuhan lainnya biar terang benderang dan tanpa adanya kecurigaan,” lanjutnya.
Endri Suhendri, selaku Ketua BPD Desa Bakung yang akrab dipangil Hendrik, saat dimintai keterangannya oleh Awak Media mengatakan,”Jujur saja saya “Kecewa” terkait ketidak Transparan Ketua Panita Pilkades (AS),” ucapnya
Masyarakat dan para kandidat Calon Kades Bakung hanya ingin tahu saja keberadaan Kotak dan Surat Suara saja sampai harus adu Argumentasi, kalau tidak mampu jadi Ketua Panitia yang harusnya jadi panutan dan bisa meredam kegaduhan, mendingan mengundurkan diri dengan hormat, jangan memperkeruh suasana dan keadaan,” tegas Hendrik
Apalagi hari ini rapat membahas Anggaran dan logistik Pilkades yang jelas di saksikan oleh para Timses Kades dan masyarakat saja tanpa mengundang Aparat Keamanan, baik itu Babinsa, maupun Bhinamas,” tuturnya
“Coba bayangkan jika tadi sore dalam Forum rapat terjadi adu Argumentasi yang berujung keributan, apakah Panitia Pilkades bisa menyelesaikan, ini Hajat besar Masyarakat Desa Bakung lho,” ujarnya kesal
Minimal Kapolsek Kronjo dan Koramil diberikan tembusan dong, dalam suratnya, lalu apa artinya Forkopimcam, jika yang di undang hanya Sekcam Kronjo dan para Kasi nya, Ini tata tertibnya sudah dilanggar dan perlu dievaluasi,” pungkasnya
(Red)
