Penabanten.com – Tangerang, Buntut dari dugaan ketidak Transparan Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, akhirnya mendapat tanggapan H.Retno Juarno selaku Ketua LSM Kompak (Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi) Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, hal seperti itu tidak akan terjadi jika pihak Kecamatan Kronjo (red.PPK) mau melihat dan mendengar langsung Aspirasi serta keinginan para Calon dan masyarakat setempat,” terangnya
“Mereka para Calon Kades (red. Suredi, Deden Fadilah, Dwi Ari Setyantoro dan H.Suandana) wajar jika mempertanyakan soal logistik Pilkades, kepada Ketua Paniti. Karena selama ini “santer” adanya dugaan bahwa Ketua Panitia Pilkades adalah “Orang Setingan” salah satu Calon Kades,” ujar Retno Juarno
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dan ternyata memang terbukti adanya, bahkan disaksikan oleh Panwas, BPD bahkan perwakilan dari Calon Kades Bakung, soal lokasi Kartu suara yang ada di rumah Ketua Panitia (red. ES),” jelas Retno Juarno
Harusnya sikap Ketua Panitia itu Netral dan sesuai Permendagri juga wajib Panitia memberikan Informasi kepada masyarakat maupun para Calon Kades soal hal itu,” tuturnya
Jika itu bentuknya Dokumen Negara dan bersifat Rahasia, lalu untuk apa disimpan di rumahnya, jika tidak ada dugaan Indikasi tidak benar, Dan jika memang bertujuan untuk pengamanan, minimal di Kecamatan atau di Polsek setempat, untuk menepis kecurigaan tersebut,” ucapnya
Ditambah lagi hal ini pun dibenarkan oleh Kusheri yang tak lain merupakan Sekertaris Panitia Pilkades Desa Bakung, yang sempat beberapa bulan lalu menyatakan pengunduran dirinya, walau melalui pesan WhatsApp,” ucap H.Retno
Disini peran Panitia Pilkades tingkat Kecamatan (Kasipem) terkesan sengaja dan tak mengambil tindakan tegas atau solusi, ketika ada gejolak, bahkan terkesan pembiaran,” ucapnya
Oleh karena itu, wajar saja jika saat ini masyarakat dan para kandidat Calon Kades Bakung mempertanyakan kejelasan dari Netralitas Ketua Panitia Pilkades, baik itu soal Surat Suara maupun rincian rencana pembiayaan pelaksanaan Pilkades nanti,” terangnya
H.Retno Juarno juga menyatakan, “Kami bukan berapriliasi terhadap salah satu Bakal Calon atau di biayai, Kami hanya mengkritisi, pergerakan kami murni tidak ada keberpihakan, dan kesalahan Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung (Es) akan terus kami awasi,” tuturnya
Kami hanya ingin melihat proses Pilkades di Desa Bakung Kecamatan Kronjo ini tahapan demi tahapan berlangsung melalui proses yang benar dan keterbukaan yang harus di lakukan oleh penyelenggara, yakni Panitia Pilkades, dan tidak perlu ada yang bersifat rahasia dan dirahasiakan agar tercipta Pilkades yang aman dan damai sesuai harapan publik dan kita semua,” ujarnya.
Dari hasil kajian dan investigasi Team LSM Kompak di lapangan, juga menemukan banyak aturan yang sudah di langgar serta tidak sesuai dengan juklak dan juknis Pilkades oleh Ketua Panitia, hingga banyak temuan dan laporan dari masyarakat Desa Bakung sehingga membuat kami mengkritisi sesuai dengan alur Regulasi yang benar,”paparnya.
Dan apabila persoalan ini tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait dan solusi yang tepat, saya yang akan melaporkan dugaan adanya termuan pelanggaran yang di lakukan oleh Ketua Panitia penyelenggara Pilkades Bakung tersebut agar kecurangan dan kebohongan yang di lakukan Ketua Panitia dapat diproses secara hukum dan kami berencana akan bersurat ke Camat Kronjo dan Bupati Kabupaten Tangerang terkait hal ini,” tuturnya
“Kalau perlu saya akan meminta Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung diganti,” ucapnya
Sementara itu salah satu calon kades Bakung yang tak ingin namanya disebutkan menjelaskan saat hearing dengan Ketua LSM Kompak menyampaikan sangat apresiasi kepada rekan – rekan dari para Calon Kades Bakung dalam menyikapi kondisi saat ini
Menurutnya Ketua Panitia Pilkades telah menyalahgunakan jabatannya serta abai dan lalai sehingga kurang transparansinya dalam menerapkan aturan atau regulasi,” terangnya ( Riska)













