penabanten.com, Pandeglang – Kumpulan Aktivis dan wartawan kecamatan Angsana dalam waktu dekat ini akan segera kirim surat ke kementerian sosial Republik Indonesia berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan bantuan sosial dari pusat, seperti bantuan PKH, bantuan BPNT yang saat ini penyalurannya melalui kantor pos menggunakan Barcode.
Tertutupnya informasi data dari pihak yang berkaitan membuat kesulitanya masyarakat untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan bansos, Aan Andrian Aktivis Front Pendamping Rakyat (FPR) Kab. Pandeglang yang mewakili masyarakat dalam waktu dekat ini akan segera melayangkan surat ke Kemensos RI atau melalui layanan pengaduan Kemensos RI.
Menurut Aan Andrian di kabupaten Pandeglang ini sangat sulit dikala masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dan wartawan meminta data Bansos, mulai dari tingkat korcam, TKSK dan Korkab sangat sulit untuk memberikan data.
” Saya mewakili masyarakat di kecamatan Angsana kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat ini akan bersurat ke Kemensos RI mengingat pegawai kepanjangan tangan dinas sosial sulit untuk dimintai data atau aduan dari masyarakat khususnya para KPM penerima program dari Kemensos. Pertanyaan atau aduan masyarakat KPM selalu di abaikan.setelah saya melayangkan surat nanti saya harap Kemensos RI turun langsung untuk melakukan sidak” tegas Aan pada Sabtu 03/06/2023.
Aan juga meminta kepada APH yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang bisa mengawal setiap jalanya penyaluran bantuan sosial dalam bentuk apapun karena menurut Aan banyak sekali dugaan para oknum kepanjangan tangan dinas sosial ini bermain dalam meraup keuntungan dibalik adanya program bansos. Pungkasnya.
