Penabanten.com, Pandeglang, 24 Juni 2026 – Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan, Rohmat, menyampaikan kekecewaan dan kritik keras kepada Bupati serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2026, di depan Kantor Bupati Pandeglang dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang mengusung tema “Evaluasi Kinerja PNS/ASN, Selamatkan APBN, APBD, dan APBDes”. Massa aksi datang untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran negara, serta dugaan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa.
Namun, hingga aksi berlangsung, massa mengaku tidak mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan Bupati maupun pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban dan komitmen atas tuntutan yang disampaikan.
Rohmat menilai sikap tersebut mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami datang secara terbuka, tertib, dan membawa aspirasi rakyat. Sangat kami sesalkan tidak adanya Bupati maupun pejabat yang berwenang untuk menemui massa aksi. Padahal yang kami suarakan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegas Rohmat.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat serta terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kami menuntut adanya evaluasi nyata terhadap kinerja ASN dan seluruh perangkat pemerintahan. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Rohmat menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati dan jajaran pemerintah untuk berdialog dengan massa aksi berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak serius mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.
Meski demikian, Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan menyatakan akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi tuntutan aksi melalui langkah-langkah konstitusional dan damai.
“Perjuangan ini tidak berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal kepentingan rakyat, mendorong transparansi anggaran, dan memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai amanat yang diberikan masyarakat,” tutup Rohmat.
Aksi berlangsung dengan damai dan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.
Massa berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera membuka ruang dialog yang terbuka dan memberikan tanggapan resmi atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
“Suara Rakyat Tidak Boleh Diabaikan. Evaluasi Kinerja, Selamatkan APBN, APBD, dan APBDes.”
(Red)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
