Penabanten.com, Banten – Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA Mathla’ul Anwar) secara resmi menyatakan sikap menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. GEMA Mathla’ul Anwar menilai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan mandat konstitusi dan ruh reformasi yang harus dijaga. Rabu 28/01/2026.
Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar, H. Ahmad Nawawi, menyatakan bahwa respons ini muncul menyusul adanya dinamika internal pada Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait reposisi kelembagaan tersebut.
“Polri adalah garda terdepan keamanan dalam negeri. Menempatkannya di bawah kementerian hanya akan memperpanjang birokrasi dan berisiko mendegradasi independensi penegakan hukum,” ujar Ahmad Nawawi di Jakarta (28/1).
Poin-Poin Pernyataan Sikap DPP GEMA Mathla’ul Anwar
Dalam keterangan tertulisnya, DPP GEMA Mathla’ul Anwar menyampaikan lima poin utama sebagai dasar pertimbangan:
Komitmen Negara Hukum & Meritokrasi
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendukung penuh jalannya pemerintahan yang bersih (clean government), bebas dari KKN, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan sistem meritokrasi di seluruh jenjang birokrasi Polri.
Kepatuhan pada Amanat Reformasi
Menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000. Menjaga mandat ini berarti menjaga marwah reformasi ’98 yang memisahkan peran TNI dan Polri demi profesionalisme.
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memerlukan garis komando yang cepat dan responsif terhadap Polri, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme, kerusuhan massal, dan gangguan keamanan nasional lainnya tanpa sekat birokrasi kementerian.
Kesetaraan dan Kelancaran Koordinasi Antar-Lembaga
Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki posisi tawar yang setara dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini memudahkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus transnasional seperti narkoba dan korupsi.
Mewujudkan Checks and Balances
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, posisi Polri yang sejajar dengan TNI (di bawah Presiden) akan menciptakan keseimbangan kekuatan (checks and balances) yang ideal dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat.
Harapan kepada Presiden Prabowo Subianto
DPP GEMA Mathla’ul Anwar menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui pernyataan ini, organisasi kepemudaan tersebut mengajak Presiden untuk terus menjaga sistem pemerintahan yang efektif dan berkeseimbangan.
“Kami yakin Bapak Presiden Prabowo, dengan semangat kenegarawanannya, akan tetap mempertahankan Polri sebagai garda terdepan di bawah instruksi langsung Kepala Negara. Ini demi menjamin keadilan substantif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tutup H. Badru Tamam, Sekretaris Jenderal DPP GEMA Mathla’ul Anwar.








