Penabanten.com, jakarta – Publik menyoroti minimnya perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap isu-isu krusial terkait pengelolaan keuangan negara.
Belakangan ini, masyarakat mengamati absennya pertanyaan atau desakan dari anggota DPR kepada pemerintah mengenai hasil ekspor dan kebijakan non-impor, serta status pengembalian aset dari tindak pidana korupsi.
Ketiadaan inisiatif dari pihak legislatif dalam mengawasi sektor-sektor vital ini menimbulkan pertanyaan besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat prihatin melihat belum ada satu pun anggota DPR yang secara serius mempertanyakan data komprehensif terkait kinerja ekspor negara kita dan efektivitas kebijakan non-impor yang telah dijalankan pemerintah,” ujar Herman Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia SMSI kabupaten Serang saat kongkow di kantin polres serang
Lebih lanjut, sorotan juga tertuju pada penanganan barang bukti hasil korupsi. Masyarakat mendesak kejelasan mengenai apakah seluruh barang bukti hasil tindak pidana korupsi, termasuk hasil tangkap tangan, telah sepenuhnya dimasukkan ke Kas Negara.
Transparansi dalam proses pengembalian aset korupsi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Kondisi ini diperparah dengan persepsi bahwa pemerintah terus-menerus memfokuskan upaya pada pengejaran pajak, sementara sumber pendapatan lain yang signifikan seperti hasil ekspor dan pengembalian aset korupsi terkesan luput dari pengawasan ketat DPR.
“Pajak adalah kewajiban warga negara, namun pendapatan negara juga harus dioptimalkan dari berbagai sumber, termasuk dari hasil ekspor yang maksimal dan pengembalian aset korupsi yang transparan dan akuntabel,”
“Kami berharap DPR dapat lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, memastikan setiap rupiah dari kekayaan negara dikelola dengan benar dan transparan demi kesejahteraan rakyat.” Tegasnya
