Bandung-Sepuluh Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) sepakat menjalin kerjasama dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kesepakatan tersebut nantinya disusun dalam dokumen cetak biru edukasi kesiapsiagaan bencana.
Kesepuluh Gubernur anggota FKD-MPU tersebut yaitu Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kerjasama dilakukan dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XIX 2019 dengan tema “Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana”, yang digelar di The Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu, (27/03/2019).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, edukasi kesiapsigaan dalam bencana ini termasuk pada poin kelima perintah presiden pada tanggal 2 Februari 2019 di Surabaya.
“Kami mencoba untuk merumuskan nanti bersama dengan kemendikbud, bersama beberapa pakar di bidang kebencanaan. Tiap-tiap level pendidikan tentu berbeda pengetahuannya. Mulai SD SMP dan SMA kemudian kita akan formulasikan bahwa program ini nanti akan lebih banyak prakteknya,” ujar Doni.
Menurut dia, dalam cetak biru tersebut 30 persen teori, sisanya 70 persen praktek. Nantinya Pola pelatihan dan pendidikan dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak tidak terbebani. “Jadi sambil bermain, mereka sambil diajarkan,” ujar dia.
Baca Juga : Pj. Sekda Banten Hadiri Rekor Sosialisai Kopi Mantap
Selain itu, kaitannya dengan edukasi dalam menghadapi kebencanaan, BNPB seperti biasa memengirimkan sejumlah undangan kepada kementerian dan kepada seluruh gubenur untuk memanfaatkan momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April untuk berlatih dan simulasi. Tidak perlu mengambil waktu khusus, para pegawai, para masyarakat bisa berlatih dari tempat masing masing.
“Yang mungkin lagi di sekolahan, di kantor , pasar, mungkin juga lagi d jalan misalnya, mengingat kembali apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kemudian tiap daerah tentu tidak sama bentuk bencananya,” ujar dia.
Menurut dia, masing masing punya spesifikasi kebencanaan. Misalnya di bagian selatan pulau Jawa kebanyakan mungkin gempa dan tsunami, termasuk juga di bagian pantai barat pulau Sumatera. Kemudian di beberapa tempat itu rawan terhadap gunung api.
“Jadi tiap tiap daerah ini diharapkan bisa melakukan simulasi sesuai dengan kebutuhan masing masing,” ucap Doni.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan kerja sama ini harus menghasilkan manfaat untuk semua pihak dalam hal ini daerah-daerah yang sering terjadi bencana.
“Bagi saya kerjasama dan soliditas baik koordinasi antara TNI, Polri, BNPB, Basarnas dan pemerintah harus komitmen. Baik itu penganggaran, kesiapan personil dan lainnya. Jadi jika terjadi musibah kita bisa cepat menanggulangi,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur Wahidin, sebagai daerah yang pernah mengalami bencana tsunami, Banten tentunya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penanganan pasca bencana.
“Dukungan pusat luar biasa, begitu juga, pemeritah daerah, masyarakat, semua lembaga turun bersama-sama dengan pemda bahu membahu. Jadi itu salah satu respon yang menurut saya sangat baik dan luar biasa, semua saling membantu,” ucapnya.
Banten dan Jabar Jalin Kerjasama Perbatasan
Selain Kerjasama sepuluh Provinsi, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangana kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Dalam kerjasama itu membahas isu-isu perbatasan bersama Pemprov Jawa Barat, diantaranya mensinegrikan program dan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Adapun ruang lingkup kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antara Banten dan Jawa Barat meliputi beberapa bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, kamtibmas, pariwisata, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infastruktur dan lainnya.
Sumber : Peliputanprovinsibanten
