Penabanten.com, Serang – Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang ke 498 di Pendopo Bupati, Selasa (8/10/2024), diwarnai dengan aksi unjuk rasa secara bergiliran oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Bersatu (AMKSB).
Berbeda dengan aksi unjukrasa yang dilakukan mahasiswa HMI dan PMII yang berjalan aman karena ditemui Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, aksi demonstrasi yang dilakukan massa AMKSB diwarnai kerusuhan.
Massa AMKSB datang dan langsung mendobrak pagar di depan kantor DPRD Kabupaten Serang, yang bersebelahan dengan Pendopo Bupati Serang.
Saat pagar utama di jebol, sempat terjadi kericuhan antara petugas Satpol PP dengan mahasiswa, aksi saling dorong dan pukulpun sempat terjadi.
“Masih banyak permasalahan di berbagai sektor pada 10 tahun kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah, serta pejabat legislatif DPRD selama 5 tahun yang tidak pernah selesai dan semakin buruk. Permasalahan stablilitas ekonomi, inflasi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrasturktur, alih fungsi lahan, perampasan lahan, reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya,” ujar Humas AMKSB, Abroh.
Para mahasiswa juga menyoroti berbagai peristiwa di masyarakat, seperti sampah yang menumpuk di banyak titik, dugaan korupsi alih fungsi lahan Situ Ranca Gede yang kini ditangani Kejati Banten, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, fasilitas pendidikan hingga kesehatan yang di rasa belum memadai.
Menurut mahasiswa, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten pada 2023 sebesar 9,94 persen, meski memiliki 362 perusahaan. Kemudian pada 2023 hanya tersedia 1.163 lowongan kerja, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lebak, sebanyak 2.187 loker yang hanya memiliki 42 perusahaan.
“Kabupaten Serang mengalami darurat sampah dan darurat pencemaran limbah industri, diperparah dengan tidak ada nya TPSA di Kabupaten Serang, menjadi bukti kegagalan Pemkab Serang di sektor lingkungan,” terangnya.
Meksi berstatus sebagai daerah agraris dan memiliki banyak lahan pertanian, mahasiswa menuding terjadi monopoli hingga permainan harga mulai dari bibit, pupuk hingga penjualan hasil tani. Sehingga tidak mampu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Serang.
“Kemudian distribusi bantuan yang di monopoli, harga produk yang di monopoli mengakibatkan tidak sejahteranya petani di Kabupaten Serang,” jelasnya.
Massa aksi AMKSB ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Alasannya, massa aksi dari AMKSB tidak mau bergabung dengan barisan demonstran lainnya, lantaran isu yang di bawa memiliki kesamaan.
“Dari temen mahasiswa duduk bareng-bareng aja dengan HMI dan PMII, biar menyuarakan aspirasinya sama. Kita apresiasi apa yang dilakukan temen-temen terhadap bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Serang,” ujar Bahrul Ulum.
Politisi Golkar itu memastikan bahwa seluruh isu dan pertanyaan yang digaungkan mahasiswa telah dijawab oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Bahrul Ulum juga mengajak massa aksi berdiskusi dengan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Menurut Bahrul Ulum, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. “Tidak ada pemerintah yang tidak ingin mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan visi misi bupati dan Pak Pandji itu ingin mensejahterakan masyarakat,” jelasnya. (Man)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
