Penabanten.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) incar Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam berbagai dugaan kasus korupsi. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendukung KPK untuk berantas korupsi di Sumatera Utara.
Demikian disampaikan Presiden LSM LIRA, Kanjen Raden Haryo (KRH),HM.Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta terhadap kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kepala Dinas PUPR Propinsi Sumatera, Topan Ginting terkait Proyek PU di Sumatera Utara.
Adapun Topan dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari lalu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Dia tadinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan. Topan Ginting orang dekat Bobby
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Jusuf Rizal, pria aktivis penggiat anti korupsi, berdarah Madura-Batak itu, KPK menyatakan akan memanggil Bobby Nasution terkait OTT tersebut. Bahkan tidak hanya dalam kasus ini, tapi juga kasus lainnya.
“Sebagai organisasi penggiat anti korupsi, kami mendukung KPK berantas korupsi di Sumut. LSM LIRA juga mendukung Prabowo Subianto untuk perang melawan korupsi, mulai dari Pusat hingga ke Daerah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo itu
Bukankan Bobby dekat dengan LSM LIRA. Dan konon dapat cipratan proyek-proyek, tanya wartawan. Kata Jusuf Rizal, selama menjabat Walikota Medan hingga menjadi Gubernur, Bobby tidak sepeserpun pernah beri bantuan ke DPP LSM LIRA. Acara Rapimnas pun tidak ada bantuan.
“Jadi kami tidak memiliki bebang psikologis untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan Propinsi Sumut. Data-data yang dimiliki LSM LIRA tentang adanya dugaan pebyelewengan akan disampaikan ke KPK serta Kejaksaan,” papar Jusuf Rizal yang mengaku tidak pernah bertemu dengan Bobby sejak menjadi Walikota.
Dikatakan, LSM LIRA juga mendorong KPK untuk memproses kasus ekspor Nikel illegal ke China sebanyak 5,3 juta ton yang diduga bersama Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution terlibat. Namun saat Jokowi masih Presiden, tidak diproses. Tetapi setelah Prabowo tegas melawan korupsi, tindak lanjut tinggal menunggu waktu.
“LSM LIRA akan turut mengawal pemberantasan korupsi di Sumut. Data-data kasus korupsi yang belum dan tidak ditindaklanjuti, akan kita sampaikan KPK dan Kejaksaan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu
