Penabanten.com, Pandeglang – Dugaan kuat adanya pungli (Pungutan Liar) dan dugaan adanya penggelapan Barcode KPM, PKH dan BPNT di wilayah Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang provinsi Banten.
Belum lama ini terjadi lagi praktik Pungutan liar (Pungli) serta dugaan penggelapan Barcode di program Nasional (Bansos) Kemensos RI Tepatnya di Desa Pasirloa Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (15/03/2025).
Diawali dari pengaduan warga dari masing – masing Dusun yang mengaku adanya pungutan Rp .50.000 sampai Rp.100.000 yang diduga dilakukan Oknum semua Ketua Rt dan Rw dam ketua kelompok PKH di desa Pasirloa Para KPM PKH dan BPNT di pungut bervariasi dengan cara KPM disuruh nganter ke rumah ketua kelompok PKH /RT/RW dan ada juga door to door, menurut keterangan beberapa KPM dan hal itu di lakukan seperti biasa setiap pencairan Bansos, perbuatan itu belum diketahui pasti apakah perintah oknum Perades atau perintah Oknum Kepala Desa.
Hasil investigasi awak media di lapangan berhasil wawancara kepada beberapa masyarakat penerima manfaat (KPM) PKH/BPNT salah satunya warga yang namanya tidak mau dipublikasikan menyampaikan kepada awak media, kesemuanya membenarkan Rt dan Rw meminta langsung dor to dor ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengutip uang sambil membawa buku catatan, kami semua yang mendapatkan setor sesuai dengan pendapatan yang dapat PKH setor ke Oknum ketua kelompok dan yang mendapat nilainya kecil setor ke Oknum RT Rp .50.000.- dan kalau mendapatkan PKH yang nilainya aga lumayan besar itu rata-rata Rp.100.000.-/ KPM.
” Memang benar kami mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BANSOS, PKH / BPNT, pengambilannya didesa, dan mendapatkan uang tunai bervariasi,
ada juga tetangga kami yang mendapat Rp.600.000,– yang mendapat BPNT dan Rp.1.200.000,– yang mendapat PKH ” jawabnya singkat.
Bukan hanya Pungutan Liar saja yang telah dilakukan ada dugaan kuat beberapa KPM PKH maupun KPM BPNT keluhkan namanya yang biasa ada dan mendapatkan barcode dari desa kini mereka gigit jari hanya jadi penonton dan hanya bisa berkata-kata dalam hati dan berbisik-bisik sesama KPM lainya yang sama nasibnya kenapa barcode yang biasa di bagikan RT/RW kini sudah lama hilang dan tidak ada pemberitahuan dari pihak pemerintah Desa Pasirloa maupun dari pihak pendamping PKH (Dinsos).Tidak ada keberanian untuk mempertanyakan kepada kades maupun petugas dinas sosial (pendamping PKH) karena merasa takut dan tidak ada keberanian untuk mempertanyakan haknya sendiri.
Yang tadinya lancar slalu mendapatkan bantuan Bansos tersebut kini sudah setahun tersendat tidak ada kabar berita dan ada juga setelah tahun lamanya tidak mendapatkan namun pada tahun 2024 Desember mendapatkan sampai Januari-Maret 2025 mendapatkan kembali, mereka bingung campur heran harus gana dan bagaimana caranya agar tahu apakan namanya masih terdaftar sebagai penerima manfaat apakan sudah tidak mendapatkan lagi, sesuai masing-masing keluhan akhirnya para KPM PKH dan BPNT sepakat membuat surat pernyataan untuk di tindak lanjuti kejelasannya.
Melalui Gabungan Aktivis, Ormas, Media Online Pandeglang Selatan ( GAOMOPS) surat pernyataan yang di terima dari beberapa KPM PKH dan BPNT Desa Pasirloa akan segera di kroscek ditindaklanjuti kebenarannya dan apabila benar dugaan pungli dan penggelapan Barcode KPM PKH dan BPNT terbukti maka mereka sepakat minta di ganti rugi selama beberapa tahap yang diduga dicairkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apabila tidak ada yang bertanggung jawab makan pihak (Gaomops) akan membuat laporan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kata Aktivis Semar,.Roni Darma.SH.
” Saya menduga kuat ada Oknum Prades dan Kades kalau benar dugaan kami Prades dan Kades lakukan perbuatan yang tidak manusiawi, hal KPM BPNT dan KPM PKH yang notabene rata-rata ibu/nenek sudah lansia dan penghasilan mereka bukan normal malah makin menurun di tambah tadinya sebagai penerima manfaat bantuan sosial Kini sudah tidak mendapatkan lagi, kenapa.saya menduga kuat Karana desa Pasirloa ini pernah kejadian dulu setahun yang lalu ada beberapa KPM kurang lebih 17 KPM yang kesal terhadap pegawai desa Karna mereka setiap dipertanyakan barcode slalu tidak ada jawaban yang jelas, kala itu mereka yang 17 KPM ini Geruduk kantor Pos Picung untuk menanyakan langsung dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih aktif dan selalu mendapatkan, hal ini juga saya menduga masih banyak KPM-KPM lainya yang masih di kotak-katik oknum” Terang Roni Dharma.SH.
Kades pasir loa Kusnadi ketika dimintai keterangan dirinya respon cepat dan mempertanyakan kepada semua Aparatur Desa sampai ke Kadua dan RT/RW dia khawatir anak buahnya yang melakukan.
‘” Saya akan kroscek ke bawah ke kadus, RT, RW dan aparatur Desa saya juga khawatir ini dilakukan oleh anak buah saya dan tanpa sepengetahuan saya, namun tetap saja kalau benar anak buah saya ada kesalahan atau khilaf tetap saya yang bertanggung jawab selaku pimpinan” Tegas Kades Pasirloa.
Terpisah sekertaris Desa Pasirloa Endang menjelaskan dirinya untuk tahap Januari – Maret dia tidak menerima kiriman barcode dari pihak kecamatan Sindangresmi alasnya dia sedang berada di luar, ketika di pertanyakan siapa yang menerima barcode apakah diterima kasi kesra atau diterima perangkat desa lainya, ternyata barcode tersebut di antarkan ke rumah kepala desa. Terang Sekdes ke awak media, via WhatsApp.
” Waktu Barcode di antarkan oleh pihak kecamatan Sindangresmi kebetulan saya sedang tidak ada si tempat, dan barcode tersebut di berikan kepada Kepala desa di rumahnya, memang biasanya yang menerima barcode saya ” terang Sekdes
Ditanya jumlah KPM PKH dan BPNT Sedesa Pasirloa katanya menurun drastis dulu jumlah KPM desa Pasirloa 260 dan waktu pencairan kemaren Januari – Maret itu jumlah kalau tidak salah 220 KPM. Tambahnya.
Sementara ‘ Badri Pendamping PKH Desa Pasirloa ketika dimintai keterangan tidak bisa menjawab lagi sibuk bawa anaknya berobat.
” Dipicung berobat anak,
Kejanggalan gimana kang? Saya lagi bawa anak dulu berobat (kejanggalan Kumaha kang? Saya keur mawa anak heula berobat.)” via chat WhatsApp.
Dua hari kemudian awak media mencoba konfirmasi lagi menanyakan kejelasan atau mekanisme penyaluran dana bansos PKH dan BPNT Desa Pasirloa, dirinya hanya menjawab singkat via WhatsApp.
” Saya sudah minta ke pak lurah dan sekdes, untuk segera di komunikasikan, dan lurah janji mau di bereskan Ceunah – (Katanya)”
Pihak pos ( jubar) menjelaskan bahwa penyaluran sudah sesuai SOP Karena didesa ada sekdes dan pendamping PKH untuk meyakinkan bahwa dana yang kita salurkan tepat sasaran.
” Saya menyalurkan dana bantuan sosial PKH dan BPNT sudah sesuai SOP ketika saya bayar orang atau KPM, salah satu contoh yang sudah meninggal dan so ambil oleh ahli warisnya saya juga lihat di Kartu Keluarga (KK) dan KTP apabila sesuai mala saya bayar dan itupun saya tegaskan kepada RT, RW dan sekdes mereka membenarkan maka saya bayar dan saya punya dokumen dan Photo -photo penerima semua ada karna saya juga untuk bahan laporan ke pimpinan” Bebernya.
( Ron)
