Penabanten.com, Serang – Dua organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Banten yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kompak menganggap jika reuni 212 yang ajakan untuk mengikutinya mulai banyak tersebar di media sosial (Medsos) bersifat politis. Sehingga kedua ormas tersebut kompak menyatakan jika secara organisasi mereka tidak terlibat dalam rencana reuni aksi 212 itu.
Ketua PW Muhammadiyah Banten, Syamsudin mengatakan, aksi yang rencananya akan dilangsungkan di tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta itu politis karena bertepatan akan dilaksanakan ditahun politik. Sehingga, secara keorganisasian pihaknya tidak terlibat dalam aksi tersebut.
“Kalau kita sih sesuai dengan garis dari pusat, bahwa kalau Muhammadiyah bukan gerakan politik. Gerakan dakwah islam amal ma’ruf nahi munkar, maka hal-hal yang berkaitan dengan politik apalagi politik praktis itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Jadi tidak diorganisir dan tidak boleh bawa nama organisasi, karena itu akan menimbulkan konflik,” kata Syamsudin Selasa (27/11/2018).
Ia meyakini, sikap semua Ormas Islam pasti sama dengan Muhammadiyah. Namun, hal tersebut bukan berarti Muhammadiyah melarang jika ada masyarakat Banten yang ingin ikut dalam reuni aksi tersebut.
“Harusnya sikap semua ormas seperti itu, kita tidak melarang, tapi bawa saja pribadi kita masing-masing, gak dilarang sama Muhammadiyah tapi dilarang membawa nama Muhammdiyah,” ucapnya.
Ia menuturkan, ditahun politik seperti saat ini, pengorganisiran dan mobilisasi masa rentan akan berbelok menjadi politik praktis. Sehingga ia menyarankan, reuni 212 yang akan dilaksanakan tidak mengatasnamakan kelompok Ormas apapun. Namun, murni menjadi simbol kekuatan persatuan umat islam.
“Yang bagus bikin saja bendera baru 212, jadi dia satu simbol kekuatan semua dan memang ada banyak orang, jadi kalau diklaim sama satu kelompok itu yang lainnya tidak punya andil, kan tersinggung,” tuturnya.
Baca Juga : Pengajian Maulud Nabi Provinsi Banten Dihadiri ustadz Adi Hidayah
Senada, ketua Majelis Pesantren Salafi (MPS) Banten, Matin Syarkowi mengatakan, bagi MPS reuni 212 tidak memiliki substansi lain kecuali politik. Namun, ketua PCNU Kota Serang itu, tidak melarang umat islam untuk mengikutinya.
“Itu adalah hak mereka (mengikutinya). Bagi MPS dari awal reuni 212 itu tidak memiliki substansi kecuali politik. Jadi saya pikir lebih baik tidak mengikuti seruan itu. Alumni 212 itu kan politis yang berbungkus agama,” ujarnya (Man)
