Penabanten.com, Pandeglang, Banten – Kasus dugaan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kadubadak, Kecamatan Angsana, Pandeglang, yang hanya dijadikan “boneka” menuai respons keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Media Online Indonesia (MOI) Pandeglang. MOI berencana melayangkan laporan aduan (lapdu) terkait masalah ini.
Wakil Ketua MOI DPC Pandeglang, Imron, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan direktur BUMDes sudah diatur melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah desa. Jika direktur hanya berfungsi sebagai simbol tanpa kewenangan, hal ini dianggap mencederai prinsip demokrasi desa dan merugikan masyarakat.
“BUMDes adalah badan usaha milik desa, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Kalau benar direktur hanya dijadikan boneka dan tidak tahu-menahu soal anggaran, ini indikasi kuat adanya penyimpangan yang harus segera diusut,” tegas Imron kepada wartawan pada Kamis (18/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imron menekankan, alokasi 20 persen Dana Desa (DD) 2025 yang diperuntukkan bagi BUMDes wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menilai, jika pengelolaannya tidak jelas, hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Kepala desa dan perangkatnya jangan bermain-main dengan uang rakyat, karena cepat atau lambat akan berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Selain itu, Imron juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi pengawas. “BPD itu wakil masyarakat, jangan hanya jadi penonton. Kalau ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), BPD wajib bersuara, bukan malah tutup mata,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, dugaan penyimpangan ini bisa dibuktikan melalui audensi terbuka di tingkat pemerintahan daerah, seperti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) atau Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kadubadak dan Ketua BPD setempat belum memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana desa untuk BUMDes. Baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, maupun Manajer BUMDes, semuanya memilih bungkam saat dimintai keterangan oleh wartawan.
