penabanten.com, Lebak – Tabir indikasi kongkalingkong oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha pengadaan barang dan jasa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS kinerja terkuak sudah.
Pasalnya, Sirojudin Kepala Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbud) Wilayah Kabupaten Lebak mengakui, atas perbuatan dua orang stafnya Na dan Gung, yang mana demi kepentingan pengusaha, turut mengatur dan mengarahkan pengadaan barang dan jasa BOS Afirmasi dan BOS kinerja, tahun anggaran 2019, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) di Lebak senilai miliaran rupiah.
“Benar pak, itu perbuatan staf Saya, Mereka sudah mengakui dan telah meminta maaf, Mereka juga sudah saya tegur dan diperingatkan,” katanya, pada penabanten.com, Senin (21/9/2020).
Menurutnya, dirinya tidak pernah memerintahkan dua orang stafnya, untuk intervensi bisnis BOS Afirmasi dan kinerja ke setiap sekolah.
Intinya, Sirojudin tidak ada intervensi bisnis, ada juga intervensi dalam hal pembinaan BOS Afirmasi dan BOS kinerja, termasuk pendampingan dan pengawasannya, agar program tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk tekhnis (Juknis).
“Kalau tidak percaya, silahkan cek saja pada orangnya langsung,” ujarnya.
Meresfon hal tersebut, Nawasai, seorang anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, mendesak dan mendukung pihak kepolisian, agar segera memeriksa indikasi penyimpangan pada pengadaan BOS Afirmasi dan BOS kinerja SMAN dan SMKN di Lebak tersebut.
“Kami mendukung, agar pihak kepolisian segera mengusut indikasi ketimpangan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Lebak tersebut,” singkatnya.
Terkait hal itu, Ipda Putu, Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Mapolres Lebak, menyatakan telah mengundang Kepala Sekolah SMKN 1 Cikulur, guna klarifikasi terkait BOS Afirmasi dan BOS kinerja tahun 2019.
“Ya, besok Mereka harus menghadap sebagaimana undangan klarifikasi telah Kami layangkan pada pihak SMAN Cikulur, pada 18 September pekan lalu,” jelasnya. (Yans)
