Penabanten.com, Pandeglang – lagi lagi, Aktivis Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pandeglang Anti Korupsi (Kampak) Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Kamis, (03/10/19).
Dan kali ini, mereka mengangkat issue soal adanya dugaan oknum anggota Legislatif berinisial “IA” sebagai Kordinator Proyek pekerjaan fisik pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang, yang berkolaborasi dengan oknum Eksekutif dan oknum pengusaha.
Demikian dikatakan Adit Sama Korlap Aksi unras saat dihubungi melalui telephone selularnya. Menurutnya, hubungan gelap Segitiga penyelenggara pemerintah itu, merugikan masyarakat Pandeglang.
“Kami menyoroti soal adanya dugaan konspirasi dari penyelenggara pemerintah, yang mengakibatkan berkurangnya mutu pekerjaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Yang lebih parah lagi, hal itu berakibat tidak sedikit pekerjaan pembangunan yang mangkrak akibat adanya hubungan segi tiga tersebut,” ungkapnya.
Di Kabupaten Pandeglang, lanjutnya, sudah menjadi rahasia umum ada yang disebut sebagai Kordinator Proyek yang memonopoli dan mengatur pekerjaan fisik di Kabupaten Pandeglang, dari mulai proses lelang, hingga pelaksanaan.
“Persekongkolan tersebut terjalin antara Oknum anggota Legislatif berinisial “IA”, oknum Eksekutif dan oknum pengusaha. Mereka ibaratnya melakukan hubungan haram Cinta Segitiga mengoordinir pekerjaan fisik di Pandeglang dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi mereka,” tandasnya.
“Untuk itu, kami menuntut agar bubarkan Kordinator, Kadis PUPR harus bertanggung jawab atas kebobrokan yang terjadi,” tutupnya.
Setelah melakukan orasi, para pendemo diterima oleh Kadis DPUPR Asep Rahmat dan melakukan audiensi. Namun sayang, hingga saat ini, Kadis PUPR, Asep Rahmat, belum bisa dimintai keterangannya. (Risman).
